During the Palembang Sultanate, the Sammaniyah order was the official religion of the Palembang palace. Sammaniyah tariqa scholars were also made officials and advisers to the sultan. This article aims to discuss the power relations of the Palembang Sammaniyah ulama in terms of continuity and change in the regime of power. From the 19th to the 20th centuries, the Sammaniyah tariqa lived and developed under five regimes of power, namely the Sultanate of Palembang Darussalam, the Dutch colonists, the Japanese invaders, the Old Order and New Order. Palembang Sammaniyah tarekat scholars who are considered conservative (kaum tuo) have to deal with modern scholars (kaum mudo) because of the khilafiyah problem. As a result, there was a great shift by the Sammaniyah ulama in maintaining and developing the Sammaniyah order in Palembang. Firstly, the shift occurred in the role and function of the ulama of the tarekat, changing from religious leaders who teach Islamic religious knowledge to multifunctional scholars in dealing with modernism by utilising public space. Secondly, the charismatic nature of the Sammaniyah tarekat ulama formed the authority of the ulama so that the ulama could play a role in sociopolitical affairs in each power regime. Thirdly, contemporary tarekat scholars and Sammaniyah tarekat scholars who are considered conservative scholars could compete with mudo people who were considered religious reformers. Besides, the ongoing Islamisation challenged the Sammaniyah tariqa scholars in maintaining and developing the Sammaniyah tariqa.Contribution: This research will contribute to determining the relationship between power and the existence of scholars. The question that the article tries to explore is how the identity and existence of the ulama could survive every change of power in Palembang. This article will discuss the changes in power that have occurred in each period that caused a change in mindset and a shift in the identity of the ulama. This study discusses the power relations of the Palembang Sammaniyah ulama in changing regimes of power and finds the fact that power can affect the order.

Kemiskinan merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas, karena hampir tidak ada satu negara di dunia ini yang terbebas dari masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kemiskinan serta melihat pengaruhnya terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Jawa Timur tahun 2013, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah Generalized Structured Component Analysis (GSCA). Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik individu rumah tangga, karakteristik komunitas rumah tangga dan karakteristik wilayah rumah tangga berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan indikator terkuat maka determinan kemiskinan yang secara signifikan memberikan pengaruh terbesar terhadap kemiskinan di Jawa Timur adalah jumlah anggota keluarga, fasilitas telekomunikasi dan status wilayah rumah tangga. Merujuk pada hasil analisis tersebut maka program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan determinan kemiskinan agar menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk membuat kebijakan utama penanggulangan kemiskinan dengan memprioritaskan pada program pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah pedesaan.

The development of radical Islamic understanding amongst abangan society is a paradox because there is a dichotomy between santri and abangan. This study aims to describe and analyse the transformation of preman or thugs into members of the radical Islamic army in Solo, Central Java. This research reveals why Solo is the base of a radical Islamic Laskar, how premans are predisposed to become members of the Islamic Laskar, and the types of radical Islam of this former preman. This type of research uses qualitative methods and a descriptive phenomenology approach with the social construction theory from Peter L. Berger and Thomas Luckmann. The results reveal that the rise of radical Islamic Laskar organisations is because of the local conditions of the community life in Solo. They are the leaders of Islamic troops, as an essential role of agents is to lead the social construction of preman to become members of the Laskar. Meanwhile, the type of Islamic radicalism of the preman was categorised as pseudoradicalism and fake radicalism.Contribution: This research contributes to the study of radicalism formed by religious organisations. This study describes and analyses in depth the transformation of the preman into members of the radical Islamic army in the city of Solo and the base of the radical Islamic Laskar. The most important finding of this article is the Islamic radicalism of the preman, which is categorised as pseudoradicalism and fake radicalism.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) partisipasi perempuan dalam implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;(3) rancangan model penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan sosial dan pemberdayaan perempuan dengan pendekatan longwe sebagai alat analisanya, sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Informan dari penelitian ini adalah tenaga pendamping, perempuan penerima PKH dan para stakeholders yang dipilih dengan menggunakan tekhnik purposive sampling, dimana data yang terkumpul dianalisis mengguakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah (1) partisipasi perempuan di dalam implementasi PKH belum optimal; (2) Faktor pendukung bahwa uang bantuan PKH bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok setelah kewajiaban intervensi pendidikan atau kesehatan terpenuhi sehingga mampu meningkatkan ekonomi daya beli masyarakat sedangkan faktor penghambat program kebijakan PKH yang bersifat Top Down yang tidak melibatkanya peran perempuan RTSM dalam proses awal perencanaan sampai dengan evaluasi menyebakan lemahnya partisipasi perempuan; (3) rancangan model kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan perspektif pemberdayaan perempuan yang diperoleh dari hasil implementasi PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah penyempurnaan dari PKH dengan merubah dari kebijakan Top Down menjadi kebijakan bottom up dan harus ada sinergitas dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lainya.

No abstract