In this article, we provide evidence suggesting that almost half (44 per cent) of female candidates elected to Indonesia’s national parliament in 2019 were members of political dynasties. Providing detailed data on the backgrounds of these candidates, including by party and region, we argue that several factors have contributed to their rise. Parties are increasingly motivated – especially in the context of a 4 per cent parliamentary threshold – to nominate candidates who can boost their party’s fortune by attracting a big personal vote. Members of political dynasties (especially those related to regional government heads and other politicians entrenched in local power structures) have access to financial resources and local political networks – increasingly important to political success in Indonesia’s clientelistic electoral system. We show that the rise of these dynastic women candidates is not eliminating gender bias within parties, but is instead marginalising many qualified female party candidates, including incumbents.

Norma pemilu yang berintegritas salah satunya mensyaratkan agar penyelenggara pemilu dapat berperilaku netral dan tidak memihak. Namun sejak periode pemilu era reformasi, masalah integritas penyelenggara pemilu masih krusial. Dalam praktiknya, masih saja ditemukan kasus kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Berdasarkan kasus yang sudah ada sebelumnya, penyelenggara pemilu menjadi aktor utama (broker) menggerakan beberapa penyelenggara pemilu lainnya melakukan kejahatan yang menghancurkan integritas Pemilu dengan berpihak dan menerima suap dari salah satu kandidat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini akan menganalisis dan memahami suatu realitas sosial tertentu peristiwa penyelenggara pemilu sebagai broker politik. Serta melakukan studi dokumentasi yang berisi dokumen putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu maupun dokumen putusan pidana pemilu legislatif 2019. Adapun hasil penelitian ini adalah peran broker penyelenggara pemilu berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu bertugas menghubungkan antara kandidat dengan penyelenggara pemilu lainnya untuk membantu kepentingan elektoral kandidat dengan cara curang. Adapun jika mendasarkan pada kasus pidana pemilu sebelumnya, pemanfaatan penyelenggara pemilu ini biasanya digunakan untuk melakukan manipulasi hasil pemilu.

Persaingan perebutan kekuasaan di Provinsi Banten dipenuhi oleh politik kekeluargaan atau dinasti. Survivalitas keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar di tengah proliferasi dan dominasi keluarga Ratu Atut belum banyak diteliti oleh para ilmuwan sejauh ini. Penulis menggunakan metode kualitatif berdasarkan wawancara dan literatur terkait. Adapun teori yang digunakan adalah klientelisme dari Aspinall dan Berenschot (2019) untuk membandingkan hakikat jejaring, pola kontrol, hakikat sumber daya dan derajat intensitas kedua daerah tersebut. Hasilnya (1) Alasan dari kemampuan keluarga Jayabaya dan Iskandar mempertahankan kekuasaannya selama 20 tahun selain karena alasan ketokohan juga karena keduanya m menggunakan praktik klientelisme yakni pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik, (2) praktik klientelisme yang dilakukan oleh keluarga Jayabaya menggunakan jejaring informal ormas Jarum sedangkan keluarga Iskandar menggunakan jejaring formal birokrat dan partai politik bersama dengan pengusaha, (3) keluarga Jayabaya cenderung menggunakan sumber daya publik dalam pertukaran klientelistik sedangkan keluarga Iskandar cenderung lebih banyak menggunakan sumber daya privat yang bersumber pada bisnis properti dan hubungan kerjasama dengan pengusaha, dan (4) diskresi partai politik pada dominasi keluarga Jayabaya lebih rendah dan cenderung pada sumber daya patronase yang bersifat publik dibanding dengan keluarga Iskandar.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara semakin menguat vis a vis masyarakat sipil. Survei SMRC (2021) menyebutkan persentase orang yang takut bicara politik meningkat tajam dibanding 10 tahun sebelumnya. Media mainstream juga membatasi tampilnya orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tapi, pada saat yang sama muncul media sosial sebagai alternatif untuk bersuara, salah satunya adalah Youtube. Dalam beberapa tahun terakhir, para aktivis politik secara rutin menggunakan Youtube untuk melakukan kritik terhadap kebijakan negara. Di pihak lain, negara bereaksi dengan berbagai macam instrumen, di antaranya membentuk yang disebut “buzzer” untuk melakukan serangan balik dan ancaman pemidanaan. Sejumlah aktivis Youtube dipidanakan karena konten yang dibuatnya. Menghadapi ancaman pemidanaan, para aktivis Youtube berusaha memproteksi diri dengan membentuk lembaga pers. Penelitian ini ingin mengetahui pola oposisi masyarakat sipil  kontra negara di era teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media sosial, sekaligus ingin mengetahui bentuk-bentuk respons negara terhadap gerakan kritis masyarakat sipil melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk meneropong dialektika antara negara dan masyarakat sipil tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber primer berasal dari wawancara mendalam dengan para “aktivis Youtube”.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten yang dipimpin oleh pasangan dari jalur perseorangan untuk pertama kalinya. Permasalahan muncul ketika pembahasan terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota legislatif dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun anggaran 2019. Hal ini menimbulkan konflik dengan anggota legislatif dan Banggar yang menyusun angka tunjangan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Bupati Roby Idong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer bersumber dari in-depth interview bersama pihak-pihak yang mengalami konflik. Selain itu, diperkaya dengan data sekunder yang diambil dari berbagai media lokal. Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Maswadi Rauf yang penggolongan nya berdasarkan hasil penelitian dari Mark dan Synder. Selain itu, diketahui bahwa terdapat kepentingan dari Bupati maupun DPRD yang berkonflik. Kepentingan tersebut terkait dengan pelemahan karakter dari DPRD yang sedang dalam masa kampanye menuju pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun 2019. Hal ini berkaitan erat dengan kemenangan Bupati terpilih dari jalur perseorangan, sehingga sangat minim dukungan dari anggota legislatif yang berasal dari partai yang menolak mendukung Bupati sewaktu