Peran Syahbandar dalam menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tarakan, yaitu: Peran Syahbandar dimana peran syahbandar mengguraikan bahwa harus menguasai pelabuhan dn mengatur seluruh kegiatan yang ada di pelabuhan Indikator yang mempengaruhi keamanan didalam penelitian ini antara lain Aspek pengawasan kelaik lauan kapal dimana pengawasan tersebut harus di lakukan secara langsung baik itu peralatannya mapun fisik kapal. Melaksanaan sijhil awak kapal iala syahbandar harus memasukan nama nama awak kapal yang baru dalam buku sijil awak kapal, dan harus memeriksa daftar nama awak kapal secara teliti dan harus mengesahkannya. mengawasi kegiatan ahli muat di perairan pelabuhan, dimana syahbandar harus lebih giat untuk melakukan pengawasan setiap kegiatan ahli muatan di perairan pelabuhan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan Tanggung jawab Syahbandar dalam rangka menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tarakan, yaitu: Tanggung jawab Syahbandar mengguraikan bahwa secara umum terhadap kapal bertanggung jawab ketikadalam pelayaran baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainya dengan selamat. Indikator yang mempengaruhi keamanan di dalam penelitian ini antara lain pengawasan keselamatan penumpang/barang. pengawasan keselamatan penumpang/ barang melakukan pengawasan kepada seluruh penumpang atau barang demi menjaga keselamatan pelayaran. Membuat kapalnya layak laut ialah seluruh sertifikat kapal masih berlaku dan tidakada yang mati agar kapalnya menjadi layak laut untuk berlayar.

Legal protection can be the right of every individual, incl midwife. Moment this, Still A little which discuss about Midwife legal protection at Kebonjati Hospital Bandung. This study aims to discuss more deeply the legal protection for midwives who carry out medical procedures at Kebonjati Hospital in Bandung. Which method used to achieve this goal, namely legal research normative, using primary and legal material sources secondary. Results study show midwife own authority in carry out his job in House Sick. This authority is evaluated by professional organizations so that it does not take action beyond the authority that results on consequence law. Protection law to midwife conducted by the Indonesian Midwives Association  (IBI). If happen violation which resulted midwives under to the realm court, then a review is carried out by IBI through MPA IBI and MPEB IBI. If the midwife concerned runs the standard profession, service standards and standard operating procedures, then Legal assistance will be provided by IBI in facing demands or lawsuits in court.