Penerapan kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tingkat Sekolah Dasar merupakan kemajuan di bidang pendidikan. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termasuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung untuk memudahkan pemahaman siswa, sehingga guru dituntut untuk menciptakan media pembelajaran yang membantu siswa untuk memahami dari materi pelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pola pembelajaran TIK yang dilakukan pada Sekolah Dasar serta media pembelajaran yang digunakan. Deskripsi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar untuk pengembangan model pembelajaran interaktif berbasis kemandirian siswa. Model pembelajaran yang dibangun diharapkan dapat menciptakan kebiasaan dan kemandirian belajar.

Pemilihan jaksa ideal sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) (studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota XYZ) sebelumnya dilakukan dengan menganalisis dokumen cetak dan dokumen elektronik secara manual. Kondisi ini membutuhkan ketelitian, waktu, serta rentan terjadinya kesalahan manusia. Kondisi ini memberi peluang untuk pengembangan aplikasi untuk mempermudah proses analisis dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Salah satu yang dikembangkan adalah aplikasi Sistem pendukung Keputusan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). SPK Pemilihan JPU memiliki kriteria-kriteria yang akan digunakan menyesuaikan tingkat kepentingan perkara yang akan ditangani dan peranan jaksa dalam tim JPU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Technology Acceptance Model (TAM) pada Sistem Pendukung Keputusan pemilihan jaksa penuntut umum berbasis AHP di Kejaksaan Negeri XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metoda kuantitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengujian Technology Acceptance Model dengan 30 responden yang terdiri dari jaksa fungsional dan staf di Kejaksaan Negeri Surakarta. Hasil pengujian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan regresi linier untuk mengetahui korelasi antar variabel. Hasil pengujian menunjukkan 93,83% responden setuju bahwa aplikasi SPK dapat berguna dan membantu (PU), 86,22% responden berpendapat bahwa aplikasi SPK terlihat mudah untuk digunakan dan dipelajari (PEOU), 91% responden setuju bahwa aplikasi SPK dapat memberi dampak positif (ATU), dan 92% responden berniat untuk menggunakan aplikasi SPK jika memiliki akses (BI). Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa sikap terhadap penggunaan sistem memiliki pengaruh yang besar terhadap keinginan untuk menggunakan sistem.

Investment and One Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) is a government agency that serves licensing and investment that uses the information system from BKPM RI, OSS 1.1. DPMPTSP of XYZ City found several obstacles in the use of OSS 1.1, including OSS 1.1 unable to display reports based on the type of permit, there were some licenses that were not integrated yet, there was no link with the licensing agency, so an OSS 1.1 system audit was needed. with a case study in DPMPTSP XYZ City. This audit aims to determine the OSS system capability level 1.1. which refers to the implementation process in DPMPTSP. The method used is descriptive qualitative with primary data type in the form of data from interviews with DPMPTSP. Data collection was carried out by interview and question methods from the COBIT 5 domain. Based on the results of an audit of research conducted using the CobIT 5.0 framework, resulting in a level of capability and recommendations. The current OSS system capability level 1.1, Evaluate, Direct and Monitor (EDM) domains are at capability level 2.6 (Managed), Align, Plan and Organize (APO) domains are at capability level 2.4 (Managed), Build domain, Acquire and Implement (BAI) are at capability level 2.3 (Managed), Deliver domains, Service and Support (DSS) are at capability level 2.3 (Managed), Monitor, Evaluate and Assess (MEA) domains are at level capability 2.6 (Managed). In this condition OSS 1.1 system governance has been implemented well in XYS City DPMPTSP with several recommendations to DPMPTSP so that it can be submitted to BKPM RI to improve OSS 1.1 system governance so that it runs more optimally.