The practice of child marriage in Indonesia is a serious problem that must be resolved. This is a problem faced in various countries in the world. The SDG's programs include achieving gender equality and empowering women and girls, with a target to achieve the abolition of child marriage by 2030. The research method used is a social-legal approach. The purpose of this study is to find out the government's efforts in overcoming the problem of gender inequality in the age requirements for marriage in Indonesia and the application for dispensation for marriage during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The old Marriage Law stipulates that the age of marriage for men is 19 years and for women 16 years. The government then changed this provision through Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, in which the marriage age for men and women is the same, which is 19 years. During the Covid-19 pandemic, applications for marriage dispensation in Indonesia indicated a sharp increase. This means that the application for marriage dispensation is unaffected by the Covid-19 pandemic situation. The existence of exceptions through dispensation efforts makes the requirements for the age of marriage can still be deviated, so that gender equality, which is expected to minimize child marriages above, cannot be realized or cannot be carried out as desired.

Dalam era industri 4.0 saat ini ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sangat berkembang pesat dan sekaligus menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Saat ini, siswa SMA khususnya SMA Negeri 8 Bandung merupakan tumpuan bangsa di masa yang akan datang, kreativitas yang dihasilkan dari ekstrakurikuler membuat banyaknya potensi kekayaan intelektual. Siswa siswi SMA Negeri 8 Bandung sangat kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan aktivitas baik yang termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstra-kurikuler. Mareka telah memiliki pengetahuan awal mengenai kekayaan intelektual namun belum dapat mengelompokkan potensi-potensi pelindungan kekayaan intelektual berdasarkan karya yang dihasilkan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum kekayaan intelektual di lingkungan SMA Negeri 8 Bandung seiring dengan industri 4.0 sehingga dapat mendukung ekonomi digital.Mengingat pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi juga di Jawa Barat termasuk Kota Bandung, metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat saat ini adalah paparan dalam jejaring (daring). Hasil yang diharapkan diperoleh yaitu karya kreatif dan inovatif siswa SMA Negeri 8 Bandung berupa karya cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman dapat dimanfaatkan dalam era industri 4.0 dalam mendukung ekonomi digital.

ABSTRAKIndonesia menyimpan sumber daya genetik yang melimpah namun memiliki kelemahan dalam database nya. Hal ini menjadi celah adanya tindakan biopiracy dari perusahaan-perusahaan farmasi negara maju. Perkembangan teknologi informasi memasuki era teknologi 4.0 dan society 5.0. Perlindungan hukum sumber daya genetik dari sisi regulasi dan kelembagaan serta optimalisasi teknologi informasi dalam perlindungan non yuridis Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan dekriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai sumber daya genetik. Konvensi Keanekaragaman Hayati, Propokol Cartagena dan Protokol Nagoya belum optimal karena tidak didukung oleh negara maju yang menerapkan standard ganda. Perkembangan teknologi infomrasi menjadi peluang sekaligus tantangan. Teknologi informasi dapat menjadi sarana penyusunan database sumber daya genetik yang melimpah dan beragam. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi mutlak dilakukan dan dapat menjadi sarana pembuktian secara elektronik serta upaya pencegahan klaim dari negara lain.Kata kunci: genetik; Indonesia; keragaman; informasi; teknologiABSTRACT Indonesia stores abundant genetik resources but has weaknesses in its database. This becomes a gap in the biopiracy of the pharmaceutical companies in developed countries. The development of information technology entered the era of technology 4.0 and society 5.0. Legal protection of genetik resources in terms of regulation and institutions as well as optimization of information technology in non-juridical protection.The research method used is juridical normative with descriptive analysis approach. Data was collected through literature study and interviews and analyzed using qualitative juridical methods.Indonesia does not yet have specific rules regarding genetik resources. The Convention on Biological Diversity, the Cartagena Protocol and the Nagoya Protocol are not yet optimal because they are not supported by developed countries that apply double standards. The development of information technology is both an opportunity and a challenge. Information technology can be a means of compiling a database of abundant and diverse genetik resources. The use of information technology is absolutely necessary and can be a means of proving electronically and efforts to prevent claims from other countries.Keywords: diversity; genetic; Indonesian; information; technology

Nowadays technology changes is more advanced. One of the changes caused by the development of information technology is human behavior in realizing the results of their intellectual property. We can view intellectual property through online platforms easily. The Covid-19 pandemic has caused the sale of goods that were offline becomes online. Other than that, there are also a lot of counterfeit goods which has peaked on the marketplace platform. This research aims to gain an understanding of legal protection for brand owners and about legal actions that can be taken by them for selling counterfeit goods on the marketplace platform. The research method used is normative juridical. The results of this study are based on Law no. 20 of 2016 concerning on Marks and GI and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on EIT in order to obtain more comprehensive protection, trademark owners must first register their trademarks. In addition, efforts that can be made by trademark owners are taking actions such as making complaints to each marketplace platform, resolving alternative disputes, submitting requests for provisional decisions, civil lawsuits by requesting compensation, and criminal sanctions.

ABSTRAKPerkembangan teknologi terus mengalami perkembangan dengan sangat pesat, salah satunya yaitu dalam sistem perdagangan secara elektronik yang selanjutnya disebut e-commerce. Seiring dengan hal tersebut, muncul  kekhawatiran konsumen mengenai data pribadi yang di simpan oleh perusahaan marketplace, sehingga diperlukan perlindugan hukum bagi para konsumen daring. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen daring di Indonesia. Kajian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari kajian ini menghasilkan rekomendasi untuk kebijakan terkait dengan penerapan prinsip strict liability.  Kata Kunci: Marketplace, Perlindungan data, Privasi, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.