The purpose of this study is to analyze the role of Indonesian Honorary Council of Medical Discipline in upholding the Indonesian medical code of ethics which in carrying out its duties often triggers disputes between doctors and patients or medical disputes. It is normative legal research using the conceptual and statutory approaches. The data are secondary data collected from the literature study. The results of the study show that first, doctors as ordinary people can make mistakes, both professional mistakes and ethical violations. Therefore, the role of the Indonesian Honorary Council of Medical Discipline is needed in enforcing disciplinary law. Second, the relationship between doctor and patients, if constructed, can be classified into two things, namely therapeutic transactions and the law. The therapeutic relationship between patients and doctors is known as a therapeutic relationship or therapeutic transaction. It means there is a bond between the patients and the doctors in terms of treatment or treatment of the disease.

Snakehead fish (Channa striata) is a member of the Channidae family, which can live in freshwater areas or rivers, brackish water, and swamps. Snakehead fish belong to the group of savage and aggressive carnivorous fish. Snakehead fish reproduce through spawning naturally in the rainy season. Natural physiological and environmental factors can be used as a signal to stimulate spawning in this type of fish. This fieldwork practice was carried out at the Center for Aquaculture Technology Development (BPTPB), this work practice used observation, interview, and documentation methods, parameters observed included fecundity, egg fertilization, hatching rate, specific growth rate, and survival rate. The results of the observation showed that it produced 10,000 eggs, a fertilization rate of 92%, a hatching rate of 94% growth rate, a specific growth rate of 15% and a survival rate of 94%.

<p>Abstract<br />This article aims to determine the importance of legal protection in the recovery of assets for victims of money laundering whose assets have been mixed with the assets of the perpetrators to be returned to the victims of the crime. This research is a type of normative / doctrinal research using legislation approach and conceptual approach. The problem of this research is the lack of legal norms in Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime so that the recovery of crime victims’ assets can not be fulfilled maximally, although the explanation of the law aims to trace assets and return to the victims . The results of this study indicate that the victim of money laundering crime must take another mechanism in the form of a lawsuit to obtain compensation from the perpetrator, this is different if the predicate offence is corruption, then the assets of the perpetrator can be confiscated and burdened with replacement money. Therefore it is necessary to revise the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime<br />Keyboard: Money laundring; Asset Recovery; victim; legal protection</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang yang asetnya telah tercampur dengan aset pelaku agar dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan jenis  penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Permasalahan dari penelitian ini adalah adanya kekurangan norma hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga pemulihan aset korban tindak pidana belum dapat dipenuhi secacara maksimal, meskipun penjelasan undang-undang tersebut bertujuan menelusuri<br />aset dan mengembalikan kepada korban. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban tindak pidana pencucian uang harus menempuh mekanisme lain berupa gugatan ganti kerugian untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku, hal ini berbeda jika tindak pidana asal adalah korupsi, maka aset pelaku dapat disita dan dibebani uang pengganti. Oleh karena itu perlu adanya revisi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<br />Keyword: Pencucian Uang; pemulihan aset; korban; perlindungan hukum</p>

The research conducted to inventory of the various laws (the legislative products) its system is no innovation typical types of criminal sanctions for offenses in the field of information and electronic transactions. Keywords: Cyber crime, criminal policy,information technology AbstrakPenelitian yang dilakukan bertujuan untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik , serta meninjau perumusan sanksi pidana. Studi didasarkan pada gagasan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana. Kesimpulan yang diperoleh, Perlu penyesuaian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan regulasi bersifat global dan penilaian komparatif dari tuntutan yang harus dipenuhi untuk keharmonisan terutama pada hukum kejahatan cyber. Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>This article examines the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman  prisoners in a state of pregnancy (case study of women’s class IIB Yogyakarta). This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the pimary legal materials,secondary, and tertiary. The results of this study indicate that every pregnant female prisoners is fulfilled her right to obtain health service in class  IIB Yogyakarta of Goverment regulation number 32 year 1999 due to the existence of monitoring and evaluation by head of womens’s prisoners class IIB Yogyakarta in order to minimize any barriers that occur in the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman who are pregnant.</em></p><p><strong><em>Keywords : </em></strong><em>implementation of the fulfillment of rights; female prisoners; health services</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan narapidana dalam keadaan hamil (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka ( studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Karena adanya monitoring dan evaluasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sehingga dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan yang sedang hamil.</p><p><strong>Kata kunci : </strong>pelaksanaan pemenuhan hak; narapidana perempuan; pelayanan kesehatan</p>