The urgency of this research is to explain the strategy of the Disaster Management Agency in reducing disaster risk, reducing vulnerability, and increasing the capacity of the Government and Society in dealing with disasters in Bima Regency. As a leading sector in disaster management efforts, BPBD acts as a coordinator, facilitator, motivator, as well as implementing programs. The strategies implemented to reduce disaster risk in Bima Regency are strengthening institutional rules and institutions, integrated disaster management planning, implementing disaster education and research, capacity building, collaboration, and community participation, implementing disaster reduction strategies, and seeking to increase the effectiveness of disaster management. disaster emergency. From the various disaster management strategies above, the estuary is to seek integrated and collaborative disaster management as a new paradigm in more effective disaster risk reduction in Bima Regency.

Secara otonom sejak 2012, Kecamatan Raba telah memiliki 11 (sebelas) Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Kota Bima.  Sejak digulirkannya program Nasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kecamatan Raba telah memberikan pelayanan pembuatan, perekaman dan mendokumentasikan program Nasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diwilayah Kota Bima, namun penerapan e-KTP tersebut belum maksimal yang disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana dengan jumlah penduduk yang ada, selain itu kemampuan pegawai masih kurang dalam mengoperasikan perangkat teknologi perekaman KTP, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan keramahan pegawai Kantor Camat Raba Kota Bima dalam pelaksanaan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner, observasi, dan studi kepustakaan. Data hasil penelitian yang diperoleh di lapalangan kemudian di analisis dengan teknik analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kantor Camat Raba Kota Bima bahwa sebagian besar responden menyatakan “sangat baik” sebanyak 18%, kemudian responden yang menyatakan “baik” sebanyak 30% serta responden menilai yang menyatakan “kurang baik” sebanyak 20% dan responden mengatakan yang menyatakan tidak baik sebanyak 10%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dari Kegiatan kelompok tenun tradisional di Desa Monta Baru, adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian adalah upaya dari Pemerintah Desa Monta Baru untuk mengembangkan usaha tenun tradisional yang diberikan kepada 3 (tiga) kelompok yang ada di Desa Monta Baru yang jumlah anggarannya Rp. 60.000.000,- dengan pembagian yaitu setiap kelompok memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- adanya stimulasi dana ini maka dapat memberikan suntikan modal yang cukup bagi kelompok tenun yang ada di Desa Monta Baru. Selember kain sarung membutuhkan waktu 3 (tiga) hari hal ini terjadi karena proses produksi masih tradisional dan membutuhkan fokus dan tingkat presisi yang tinggi. Produksi kain sarung memakan waktu yang lama dan bervariasi apabila tingkat kesulitan semakin tinggi. Pemasaran yang dilakukan masih antara pembeli perorangan dan diborong oleh penjual pakaian, terkadang pemasaran dilakukan dengan cara arisan. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang peningkatan kompetensi kelompok tenun

Abstract The implementation of the Indonesian government system, both at the state and regional levels, is always changing. Of course the change in question is for the sake of creating an effective and efficient state administration in an actual and factual way in a better direction in accordance with current developments. The dynamics of state administration are always changing. Public service standards become an important issue in state administration, closely related to the position of the bureaucracy as a public servant and protector. As a symbol of public trust, the bureaucracy has the authority to interpret what is best for society. The objectives are to determine the management of services and to determine the disclosure of information on public services at the new monta village office, with a descriptive quantitative research method with a population of 1,268 respondents and a sample of 39 respondents. Based on the responses of respondents, who said that 20 people or 51.28% answered according to 12 people or 30.77%, those who answered were not suitable for 7 people or 17.95%, and those who answered did not match 0 people or 0%. That the majority of respondents gave variable assessments according to the principles of public service or had been implemented with a percentage of 76, 92% or 30 respondents who gave choices that were appropriat Keywords: management, service, public

Employee at the Lambu sub-district office that is the importance of public accountability in order to improve the quality of service by the government bureaucracy as a manifestation of good governance. In the end, it will be able to establish harmony and harmonious relations between the government, the private sector and civil society. The performance of employees at the Lambu sub-district office is a manifestation of the implementation of activities as reflected in the achievement of performance in accordance with the established Vision, Mission, Goals and Targets. Employee performance has very important benefits, besides being the implementation of Strategic Tactical Planning, it is also to show the success of the implementation of the Strategic Plan (Renstra) at the Head of Lambu Office. Performance accountability for employees of the Head of Lambu Office includes the obligation to present and report all actions and activities especially in the field of personnel administration to higher parties/superiors. Employees are one of the vital elements in service. The volume of work and the number of employees are two factors that influence each other in performance accountability. The state of structural officials at the Head of Lambu Office as many as 23 people and staff as many as 22 people