Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas (expressis verbis), yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat pengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik” oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.The jurisdiction of the court in the process of resolving disputes through arbitration among other arbitral rulings shall be registered in the district court. According to the Court, the Explanation of Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Act AAPS) adds new norms and creates legal uncertainty. Article 70 of the AAPS Act is quite clear (expressis verbis), the thing which leads to multiple interpretations is an explanation of the article so that this rises fair legal uncertainty. It stated that, Explanation of Article 70 of AAPS Law is contrary to Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution and has no binding force. By the decision of the Constitutional CourtNumber 15/PUUXII/2014, for the parties which are not satisfied with the arbitration decision, this provides wide opportunities to pursue cancellation request of arbitral decision without having been proofed in court. The rights of the parties to apply for the cancellation of an arbitral award under Article 70 of AAPS Law may be waived by mutual agreement of the parties. Thus the arbitration award which is the crown of an arbitrator does not easily "torn apart" by an interest.Constitutional Court decision should be appreciated and quickly responded to by the legislators to revise Law No. 30, 1999 related to the cancellation mechanism arbitration decision after the decision of the Constitutional Court.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menambah wawasan serta memberikan pengetahuan usaha dan pengembangan desa Banjarsari. Sedangkan produk unggulan yang ingin dikembangkan di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini adalah desa wisata. Desa Banjarsari merupakan desa yang mempunyai lahan luas untuk pengembangan desa wisata dan untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat desa Banjarsari. Namun dalam pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana wisata Desa Banjarsari perlu memiliki strategi yang kuat, agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan sehingga diharapkan perekonomian masyarakat desa Banjarsari dapat meningkat dan menambah kreativitas, motivasi dan inovasi yang lebih baik. Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang memiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan. Perencanaan pembangunan pariwisata pedesaan merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi setempat.   Kata Kunci :  Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prsarana, Desa Wisata

The purpose of this research is to analyze the perception differences of reputation and word of mouth between educational and non-educational program students in choosing UNIPA Surabaya as their place of study. Using quantitative approach with the survey method, we sample 172 educational program students and 164 non-educational program students. The data is processed using multiple regression by first going through validity, instrument reliability and classical assumption tests. Analysis showed that there are significant differences between educational and non-educational program students in choosing UNIPA Surabaya as their place of study seen from the word of mouth perception, but no significant differences seen from the reputation perspective.

Usaha rumahan di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah di rintis oleh warga Desa Banjarkemantren mulai menunjukan hasil yang cukup baik meskipun kurang maksimal. Dibutuhkan strategi dalam pengembangan UMKM agar bisnis yang dijalani bisa lebih maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model bisnis untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam merancang, mengevaluasi, dan mengelola bisnisnya. Sebagai alternatif strategi pengembangan UMKM Di Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, salah satu model Business Plan yang digunakan adalah Business Model Canvas (BMC). Dengan menggunakan Business Model Canvas, maka para pelaku UMKM memperoleh 9 aspek tentang gambaran model bisnis. 9 aspek tersebut diantaranya adalah Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Stream, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships dan Cost Structure. Para pelaku UMKM dapat melakukan analisis bisnisnya dengan mengevaluasi 9 (sembilan) aspek yang telah di jelaskan sehingga dapat menyusun strategi pengembangan UMKMnya. Dengan dibantu oleh mahasiswa Universitas PGRI Adi buana Surabaya dan Tim Pengabdian Pada Masyarakat Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi buana Surabaya.

Percepatan dan pertumbuhan teknologi tidak dapat dipungkiri mengalami kenaikan yang siginifikan dan terjadi lonjakan akibat adanya pandemi. Para pelaku UMKM yang belum memiliki persiapan terdapat perubahan yang siginifikan ini akan merasa kualahan bahkan hingga gulung tikar. Hal tersebut menjadi latar belakang pemberdayaan masyarakat ini terutama bagi para pelaku UMKM Disabilitas yang membutuhkan teknik ekstra dan penanganan khusus. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Kota Trenggalek dengan sasaran adalah disabilitas tuna rungu yang memiliki UMKM jenis katering. Kegiatan dilakukan dengan cara hybrid learning yakni daring dan tatap muka secara langsung dengan pendekatan berbasis penyuluhan dan praktek secara langsung. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yakni: pendalaman permasalahan, pengantar mengenai teknologi, praktek pembuatan sosial media, evaluasi dan hasil akhir. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat melakukan upgrading sosial media secara mandiri dengan teknik yang tepat dan efisien