<p><em>One of the tasks and roles of the Tanjungpinang City National Amil Zakat Agency is to measure how much zakat potential there is and to realize this potential in the community to alleviate poverty and advance community welfare. In 2016 the potential for zakat in Tanjungpinang City was quite large, which is Rp. 10 billion, but the total zakat collected was around Rp. 700 Million, of course, this number is far compared to the existing potential. Based on these data, it can be concluded that the prospect of existing zakat has not been realized properly and has an impact on the lack of utilization of zakat in alleviating poverty and promoting community welfare.The purpose of this study is to find out how the effectiveness of zakat management at Baznas Tanjungpinang City, and then what the obstacles to zakat management at Baznas Tanjungpinang City, as well as solutions related to obstacles to zakat management at Baznas Tanjungpinang City. This research uses socio-legal as research methodology, namely research based on field facts.</em><em> The novelty of this research lies in the object of the research, the theories used, and the contribution of the research.</em><em> The results of this study state that the management of zakat at Baznas Tanjungpinang City has not been effective because of several obstacles, one of which is related to legal synchronization found after using the theory of Legal Effectiveness in the analysis, and a solution is given in the form of additional material for the additional regulations using the Maqashid Sharia theory.</em></p><p> </p><p>Salah satu tugas serta peranan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang ialah mengukur seberapa besar potensi zakat yang ada, serta merealisasikan potensi tersebut kepada masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.  Pada tahun 2016 potensi zakat di Kota Tanjungpinang terhitung cukup besar yakni senilai Rp. 10 milliar, namun total zakat yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp. 700 juta,  tentunya angka tersebut terbilang jauh dibandingkan dengan potensi yang ada. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang ada belum terealisasikan dengan baik dan berdampak pada  kurangnya pemanfaatan zakat dalam mengentaskan kemiskinan serta memajukan kesejahteraan masyarakat masih belum terealisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, kemudian apa yang menjadi kendala terkait pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan terkait kendala dalam pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian yang berdasar pada fakta lapangan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian, teori-teori yang digunakan, serta kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang kurang efektif, yang diakibatkan dengan beberapa hambatansalah satunya terkait sinkronisasi hukum yang ditemukan menggunakan teori Efektivitas Hukum, serta diberikan solusi atas berupa tambahan materi muatan terhadap peraturan tambahan tersebut menggunakan teori <em>Maqashid Syariah</em>.</p><p><strong> </strong></p>

The purpose of this research is to find ou the supervision carried out by the industry and trade service (disperindag) of batam city in supervising the circulation of subsidized lpg to be right on target and create justice in society especially people in the Sungai Harapan, Sekupang, Batam. Based on the rules contained in mineral resources regulation No 26 of 2009 concerning the supply and distribution of 3 Kilogram of LPG. Where user of 3 kilogram LPG consist of households and small, micro, and medium enterprises (ESDM). Housheld are families with low economic class, namely families with income below Rp 1,500,000 ,- ( one million five hundred thousand rupiah) and is in the distribution area of subsidized kilogram LPG. The research metho used in weiting is descriptive qualitative research, the source of information obtained from the staff (Disprindag) of Batam in charge of supervision and activities related to energy and natural resources (ESDM). Data collection methods used by the autjor in this study sre observation, interviews and data analysis. Research results the results show that the department of industry and trade has not optimally carried out supervision where vio;ations are still found in the distribution o subsidized LPG such as sa;es that are not on target so that subsidized LPG can be used by anyone. Therefore the cooperation of various parties, especially the department of industry and trade with the community mus be increased sothat irregularities do not occur in the distribution of subsidized LPG which in society

The purpose of this research is to analyze and to find the implementation and implication of special systematical principle (lex specialis systematic) in cases of violations of the law committed by telecommunication corporations. This research uses the legal normative approach. It is a research method conducted by analyzing secondary data and utilizing a analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it was found that the implementation of Anti-Corruption law in this regard is less precise. This kind of offense should fall under the Telecommunication law because the subject, object, and cause and effect of the violation are governed heavily by Telecommunication law. And the legal implications of the implementation of the Anti-Corruption Law generates legal uncertainty in law enforcement. This research offers a solution by fabricating a technical guideline in the enforcement of lex specialis systematic for the laws that contain the said special characteristic as a handbook when confronted by cases that hold the potential falling under several laws.

Bank sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat juga memerlukan jaminan atas dana yang disalurkan tersebut, salah satu jaminan yang dapat diagunkan adalah Sertifikat Hak Atas Tanah, yang kemudian dibebankan Hak Tanggungan agar memiliki Hak Eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mana salah satu cara eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan cara proses lelang yang diatur secara khusus dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini dilakukan dikarenakan pemberlakuan peraturan hak tanggungan masih belum maksimal atau masih menimbulkan permasalahan baik bagi pihak Bank sebagai kreditur, bahkan hingga peserta lelang yang telah beritikad baik mengikuti proses lelang yang telah diatur. Penelitian dilakukan oleh Peneliti agar perlindungan hukum bagi para pihak dapat terealisasi sehingga mencapai keadilan sehingga Peneliti menggunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empris. Berdasarkan hasil analisis penelitian didapat bahwa banyak debitur yang mengajukan gugatan ketika pihak Bank hendak melakukan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga mengakibatkan pihak Bank tidak dapat menggunakan hak eksekutorial, melainkan harus mengajukan Penetapan Pengadilan. Peraturan yang berlaku masih tidak mengatur secara rinci dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap kreditur serta peserta lelang yang telah beritikad baik.