Penelitian ini mencoba untuk mengkaji hubungan antara malpraktik pemilu dengan korupsi dengan berfokus pada analisis terhadap penyimpangan di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu Indonesia 2019, dengan fokusan pemilihan legislatif. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan literatur yang mengkaji malpraktik pemilu di Indonesia yang lebih banyak dilihat pada tahapan kampanye ketimbang tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara di mana peran penyelenggara pemilu menjadi sangat sentral. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menganalisis secara lebih spesifik pada keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di dalam malpraktik pemilu. Menggunakan metode analisis dokumen dan  studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa tahapan rekapitulasi suara, khususnya pada tingkat kecamatan, merupakan fase paling rawan terjadinya malpraktik pemilu di mana keterlibatan penyelenggara pemilu ad-hoc dan saksi kandidat memiliki peran penting di sana.

Tulisan ini terkait penggunaan tanda dan simbol sebagai protest voting dalam suara tidak sah Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini mengintepretasikan pesan-pesan tersembunyi yang disampaikan pemilih melalui surat suara. Artikel ini memberi kontribusi untuk mengatasi dua permasalahan sekaligus, yakni konseptual dan praktis. Secara konseptual, ada gap dalam kajian protest voting selama ini. Protest voting menjelaskan voting tidak hanya digunakan untuk mendukung kandidat atau partai namun dapat diartikan sebagai bentuk protes. Namun dalam tulisan ini, protes tidak disampaikan melalui voting melainkan melalui tanda, simbol, ataupun pesan dalam surat suara. Secara praktis, ada permasalahan sistem pemilu dalam melihat suara rakyat. Sistem pemilu saat ini menyamaratakan cara pandang melihat suara tidak sah. Padahal di dalam surat suara tidak sah, terdapat pesan-pesan tersembunyi yang merupakan bagian dari suara rakyat dan merupakan esensi dari pemilu itu sendiri. Tulisan ini menunjukan pesan-pesan tersebut tidak tertampung oleh sistem pemilu saat ini. Pesan-pesan tersebut meliputi pesan atas indikasi terjadinya politik uang post-elections, bentuk ekspresi senang pemilih yang disampaikan dalam surat suara, adanya umpatan dan hujatan yang disampaikan pemilih, adanya penolakan terhadap kandidat, dan adanya penolakan terhadap sistem pemilu saat ini.

Corruption action develops way more advance compare to corruption studies in Indonesia. Corruption studies are mostly focusing on institutional corruption or using an institutional approach to understand corruption. This research offers to understand corruption better using actor-based and network approaches. Utilising social network analysis (SNA), researchers unpacking corrupt relational actors in natural resources, especially in oil and gas and forestry in Indonesia. We collected six important findings;  corruption creates dependencies amongst actors; to be corrupt, an actor must have a strong network and resources that can offer and deliver multi-interests. Corrupt action is a repeated action that creates interlocking relations amongst actors. Interlocking relation serves as a safety belt for each chauffeur. Institutionalisation of corrupt networks only requires a strong corrupt network. The institutionalised corrupt networks shape a shortcut both for the private and public sectors-a short cut that makes bribery and exchange permits possible.

Research on electoral politics in post-conflict areas tended to place religious primordiality as a key explanation for electoral preferences and voting behaviour. Although they contribute to explaining fragmentation and patterns of relationships between groups, they ignore personal networks in electoral consolidation. Based on the case study in the 2019 legislative election in Ambon Indonesia, this article discusses the strategies of women candidates who cross religious primordialism. This study found that women candidates seek to use personal networks to help them consolidate constituencies and votes in interfaith communities. This situation happened in the context where there was a tight competition between candidates because of the electoral system and simultaneous elections. Candidates cannot rely on party machines or local institutions so they have to look for alternative strategies. The Ambon case shows that women candidates use personal networks to cross primordial division, which is a constituency characterized by residence locations divided on a religious basis. Personal networks appear in various forms and functions, but all contribute to additional votes as well as a new trend in which politicians approach interfaith communities. In this sense, electoral democracy in a divided society can contribute to the maintenance of peace.

Covid-19 pandemic outbreak has disrupted many aspects of industries including oil and gas offshore platforms operation. Oil and gas production platforms are heavily depended in fly in fly out employees. Living in a very limited space, demanding work, and living far away from family creates physical and emotional fatigues that can enhance accident. The Covid-19 pandemic puts additional strain to these workers in longer working schedules. All these factors may jeopardize the business continuity of oil and gas production facilities. Employee satisfaction is an important variable for business continuity. This paper proposes push pull mooring technique to analyze the employee switching behavior of offshore oil and gas production facilities in the pandemic time.