<p>Bank Wakaf  Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, serta lembaga ini murni untuk pembiayaan. Dana yang digunakan berasal donasi dari perseorangan, lembaga maupun korporasi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Latar belakang didirikannya Bank Wakaf  Mikro adalah karena sulitnya akses permodalan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang mekanisme kerja Bank Wakaf  Mikro dalam pemberdayaan pada UMKM dan akad yang digunakan pada Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan.<strong> </strong>Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.</p>

Industrial Revolution 4.0 has influenced the development of technology and information. The presence of financial technology (fintech) especially fintech peer to peer lending in Indonesia is proof that the Industrial Revolution 4.0 has had an influence on economic aspects as a fundamental aspect of the country. The implementation of fintech peer to peer lending in providing alternative financing to consumers is currently faced with several problems, especially issues related to consumer protection. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. This research shows that the state has tried to provide preventive protection to consumers through several regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology that regulates the procedures for implementing fintech in Indonesia and also the OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending and Borrowing Services that regulates OJK's supervisory function in implementing fintech peer to peer lending in Indonesia. This protects consumers through the regulation of digital-based savings and loan providers which must be officially registered to guarantee the legality of the organizer, electronic documents by statutory provisions, and dispute resolution mechanisms in the event of a dispute related to fintech peer to peer lending business activities.

The products produced by the creative economy will never be separated from the intellectual property in it, especially brands. However, the problem is that there are still many creative economy actors who do not register their product brands. This study uses a socio-legal research method with a statutory approach and a sociological approach. The results of this study indicate that a new brand will occur after the brand has been registered. Legal protection for creative economy product brands can be in the form of preventive protection and repressive protection. Preventive protection is provided by preventing the occurrence of trademark infringement to encourage trademark owners to register their trademarks to be legally protected. Meanwhile, repressive protection is carried out to deal with violations of trademark rights under applicable laws and regulations through judicial institutions and other law enforcement officers such as the police, Civil Servant Investigators, and the prosecutor's office to take action against violations of trademark rights. In the case of a request for violation of trademark rights, it is filed through the Ministry of Law and Human Rights.

Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka lapangan pekerjaan dengan cara menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Dalam dunia perdagangan, sektor bisnis pada setiap usahanya pasti memiliki kekayaan intelektual didalamnya, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas ekonomi kreatif yang pada umumnya mempunyai suatu merek dagang. Namun sebagian besar pelaku ekraf belum mendaftarkan merek produknya, maka dipandang perlu penelitian tentang arti penting perlindungan merek terdaftar bagi komunitas penghasil produk ekonomi kreatif. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian dilakukan di di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UMK Kota Semarang dan komunitas pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa Merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perdagangan guna menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, hal ini disebabkan karena dengan adanya merek dapat dijadikan sebagai tanda untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Perlindungan hukum terhadap merek perlu diberikan melalui perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi pendaftaran merek pada produk ekonomi kreatif baik yang dialami oleh perlaku ekonomi kreatif maupun instansi terkait yakni meliputi hambatan internal dan hambatan ekternal serta uapaya dalam mengatasinya.

No abstract