Penanganan Perkara Pre-Notification Oleh Kppu Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Balqis, Wizna Gania

doi:10.32529/yustisiabel.v4i2.644

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pada Pasal 29 UU No 5 tahun 1999 pemberitahuan merger ini dilakukan setelah terjadinya merger perusahaan, hal ini tentu komisi tidak memiliki peran dalam faktor pencegahan dampak negatif adanya merger perusahaan ini, komisi hanya menyeleksi secara administratif. Hal tersebut begitu membedakan terhadap negara-negara lainnya yang menerapkan pemberitahuan di awal sebelum terjadinya merger perusahaan (Balqis, 2020). Peraturan tambahan untuk mengakomodir pemberitahuan sebelum merger terdapat pada Pasal 10 PP No 57 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang akan dilakukan merger perusahaannya bisa menjalankan diskusi bersama KPPU, konsultasinya dapat berlangsung dengan lisan atau tertulis.…”

Section: Notifikasi Mergerunclassified

Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang

Habib

Sunlaydi²,

Pridasa³

et al. 2022

JIUBJ

View full text Add to dashboard Cite

The revision of the antitrust law is very much needed to keep business competition in Indonesia running well and smoothly, it is necessary to revise it so that the legal umbrella for these business actors is maintained and its relevance in the current era, there are many benefits that can be obtained from the law. However, this antitrust law cannot be separated from the weaknesses contained in the law, therefore this article discusses the weaknesses of legal subjects, merger notices and procedural law applicable in business competition law in Indonesia. This study uses a normative method that is carried out to find the truth scientifically, and the approach used in this study uses a statutory approach to find out which regulations still have deficiencies in their normalization and a comparative approach can find out the regulations in Japan which have similarities and differences. in the regulation, it can be used as material to carry out reforms to improve the antitrust law in Indonesia. The results of this study are expected to find interests that require immediate revision of the antitrust law in Indonesia in order to create a fair business competition climate and have an impact on legal certainty and maintaining consistency in the harmonization of the applicable laws and regulations..

show abstract

Section: Notifikasi Mergerunclassified

Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang

Habib

Sunlaydi²,

Pridasa³

et al. 2022

JIUBJ

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Oleh karena itu, perusahaan/perseroan yang diakuisisi tetap eksis, hanya saja pengendalian atas perusahaan/perseroan tersebut beralih kepada pengakuisisi (Harahap, 2015). aset dari perusahaan lain (Balqis, 2020). Saat ini perusahaan di Indonesia lebih banyak memilih untuk melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham, salah satunya disebabkan karena akuisisi dinilai memberikan banyak keuntungan pada perusahaan yang memilih untuk melakukan akuisisi tersebut.…”

Section: Hukum Persaingan Usahaunclassified

Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020)

Huda,

Santoso

2022

Notarius

View full text Add to dashboard Cite

In the case of KPPU's Decision Number 31/KPPU-M/2020, according to KPPU, there was a delay in notification of the takeover of PT Tanjung Kreasi Parquet Industry shares by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. This study aims to examine the regulation of the obligation to notify the takeover of shares in the perspective of business competition law and to analyze whether the KPPU's decision Number 31/KPPU-M/2020 is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010. The research method in this study is the method normative juridical. The results of this study indicate that there is an obligation to give written notification to KPPU on the acquisition of shares with the aset value and/or sales value exceeding a certain amount no later than 30 (thirty) days from the date of the takeover. The sanction for late notification of share acquisition by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk has complied with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010.Keywords: notification; acquisition; kppuAbstrakKasus Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020, menurut KPPU terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha dan menganalisis apakah putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui adanya“kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU atas pengambilalihan saham dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Sanksi keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.Kata kunci: notifikasi; akuisisi; kppu

show abstract

Penanganan Perkara Pre-Notification Oleh Kppu Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Cited by 2 publications

References 0 publications

Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang

Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang

Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020)

Contact Info

Product

Resources

About