This study examines the extent of perception of government’s internal auditors (BPKP) in assessing the ability of the government's internal control system (SPIP) to detect and prevent fraud and encouraging the achievement of Good Government Governance (GGG) in the government agencies. Using the survey method to BPKP auditors at the South Sulawesi representative office and the PLS approach as a statistical tool, empirical facts were found, SPIP had a significant effect on the fraud prevention, fraud disclosure, and achievement of GGG. Moreover, Fraud Control Plan (FCP) also has a significant influence on the achievement of GGG. These results indicate the importance of periodically evaluating the effectiveness of SPIP and FCP by BPKP, in order to doing further improvement of these systems for reaching the GGG.

This study attempts to present an analysis to assess the accountability and transparency of local government budgets in the Covid-19 era across Indonesia. This study used content analysis on official local government websites across Indonesia with reference to previous research. The results of this study revealed that the alignment between accountability and budget transparency was not maximized. Based on the tables and graphs, the provincial government that reached the highest percentage of 24% are Maluku and West Kalimantan provinces. At the same time, the lowest was in Papua and West Papua provinces at 4%. However, related to the district/city government alignment indicators for accountability and transparency regarding the COVID-19 budget only reached 10%, also regarding COVID-19 budget accountability and reporting transparency in the form of financial reports only reached 9%. Therefore, it is better for provincial to district/city governments to pay more attention to budget accountability and transparency, not just during the covid-19 era. The government should see the importance of accountability and transparency activities as the government's responsibility to the public. Finally, this research will enrich the discussion of accountability and accounting issues in the current government studies literature

Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara empiris sejauh mana tindakan pelanggaran peraturan perbankan mempengaruhi kinerja keuangan bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BI dan OJK, serta laporan keuangan bank yang terkait bank pelanggar peraturan perbankan di Indonesia dengan rentang tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan partially least squere. Ditemukan fakta empiris bahwa pelanggaran peraturan perbankan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Sehingga perlu dilakukan kajian lebih jauh atas efektifitas peraturan keuangan yang mengikat bank-bank di Indonesia dari segi teori dan konteks sosial ekonomi Indonesia. Namun demikian, penelitian ini menemukan fakta, ukuran bank pelanggar peraturan keuangan (SIZE) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap abnormalitas ROA dan ROE yang sering menjadi proksi dalam mengukur masalah pelanggaran peraturan keuangan. Sehingga dapat dikaji lebih jauh sebagai salah satu tanda terjadinya pelanggaran peraturan keuangan di perbankan. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pengembangan literatur akuntansi khususnya yang terkait dengan konteks perbankan dan memberikan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan dan pengawas bisnis di Indonesia melalui penilaian efektifitas peraturan perbankan yang selama ini diterapkan di Indonesia.

This study aims to reveal the practice of determining the selling price of woven cloth in a women's weaver group called "Tene Tuen". This research was conducted from July to August 2021 through interviews with leaders of the women weaver group. This study used the qualitative method with a descriptive approach as a research method and collected data by using interviews, direct observation, and documentation. This study found that the concept of formulating the selling price set by the (sellers) informants was not only formed by material values but also contained cultural and justice values with a holistic philosophy. In the end, the selling price determined by the tene tuen group seeks to create prosperity and justice for all parties.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, mengingat bahwa tekat pemerintah membangun perekonomian dari pinggiran daerah yaitu dari desa sehingga kucuran dana dari pemerintah pusat sebagai bentuk implementasi dari lahirnnya undang-undang tentang desa jumlahnya mencapai Rp. 20,7 Triliun. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban dana desa harus akuntabel.Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian explanatory (penelitian penjelasan), studi kasus pada kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Analiasi data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 21 for windows.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57,7% Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa, selebihnya dipengaruhi oleh variable lain. Semakin baik kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa makan akan baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban bersih serta semakin tingginya tingkat kesadaran kita atau tingkat komitmen kita terhadap organisasi atau instansi dalam hal komitmen organisasi pemerintah desa makan akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa.