Nowadays, Indonesia is one of the countries with the highest internet user growth. In line with it, the local governments in

A B S T R A C T

Bangunan sistem anti fraud di seluruh dunia selama ini cenderung didominasi oleh modelyang seragam dan berakar pada American-Western European style. Meski, terus ditemukanfakta, banyak sistem anti fraud tidak dapat berjalan efektif akibat tidak mempertimbangkanbudaya lokal dalam pengaplikasiannya. Artikel ini kemudian mencoba meminjam paradigmaposmodern dan metode metafora untuk mengkaji kumpulan teks di dunia maya gunamenciptakan satu sistem anti fraud berbasis budaya ronda, demi menghadirkan sistem antifraud yang sesuai bagi karekteristik bangsa Indonesia. Hasilnya, simpulan sementara artikelini menemukan budaya ronda dapat menjadi metafora guna membangun sistem anti fraudkhas Indonesia dan menyarankan untuk menghadirkan pengawalan penegakan hukum atastindakan fraud sebagai salah satu bagian integral dari sistem anti fraud di Indonesia.

This paper presents a review related to how society, in industry 4.0 era, evaluates and criticizes the government's social-environmental accountability issues in the Indonesian setting. In doing so, this paper introduces the political economy of accountability (PEAc) theoretical view in discussing the way society criticize and make a social movement in social media network upon the government's failure to account the socialenvironmental problems. The paper found that society needs an alternative way of assessing the government's accountability, especially in facing a flood of information that often covers the substance of an issue in the digital era today. Thus, mapping and measuring the social media conversation by using an app could be a worth solution to test the reliability of government accountability information on social-environmental issues.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara empiris sejauh mana tindakan pelanggaran peraturan perbankan mempengaruhi kinerja keuangan bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BI dan OJK, serta laporan keuangan bank yang terkait bank pelanggar peraturan perbankan di Indonesia dengan rentang tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan partially least squere. Ditemukan fakta empiris bahwa pelanggaran peraturan perbankan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Sehingga perlu dilakukan kajian lebih jauh atas efektifitas peraturan keuangan yang mengikat bank-bank di Indonesia dari segi teori dan konteks sosial ekonomi Indonesia. Namun demikian, penelitian ini menemukan fakta, ukuran bank pelanggar peraturan keuangan (SIZE) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap abnormalitas ROA dan ROE yang sering menjadi proksi dalam mengukur masalah pelanggaran peraturan keuangan. Sehingga dapat dikaji lebih jauh sebagai salah satu tanda terjadinya pelanggaran peraturan keuangan di perbankan. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pengembangan literatur akuntansi khususnya yang terkait dengan konteks perbankan dan memberikan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan dan pengawas bisnis di Indonesia melalui penilaian efektifitas peraturan perbankan yang selama ini diterapkan di Indonesia.