Background:Smoking behavior has been widespread in all community groups both globally and nationally, including adolescents. Middle school and equivalent is the main education for early teens, so it is necessary to create a non-smoking area in the school environment. Objective: The purpose of this study is to analyze the implementation of non-smoking areas in schools. Methods: The study used analytic descriptive and observational with cross-sectional approaches. Data were obtained using a structured questionnaire which was trialed at ten schools. The population of this study was 86 schools in Madiun Regency. Interviews were conducted with the person in charge of a smoking area in junior high school. The person responsible can be in the position of the principal, deputy, teacher, or public relations officer. Data were analyzed using univariate and bivariate analysis. Results: Bivariate analysis shows that there is a relationship between the implementation of a non-smoking area with the availability of financial resources with a p-value of 0.004 and the support of infrastructure with a pvalue of 0.001. While there is no relationship between the implementation of the nonsmoking area with the availability of human resources and policy support. Conclusion: The implementation of non-smoking areas in junior high schools and equivalent is not yet optimal, because there are still students, teachers and employees who behave in the school environment. ABSTRAKLatar Belakang: Perilaku merokok sudah meluas pada seluruh kelompok masyarakat baik secara global maupun nasional, termasuk pada remaja. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat merupakan pendidikan utama untuk remaja awal, sehingga perlu mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah. Metode: Penelitian menggunakan deskriptif analitik dan observasi dengan pendekatan crosssectional. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang telah diuji cobakan di sepuluh sekolah. Populasi penelitian ini sebanyak 86 sekolah di Kabupaten Madiun. Wawancara dilakukan pada penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok di SMP. Penanggung jawab tersebut bisa pada jabatan kepala sekolah, wakil, guru, atau humas. Data dianalisis secara univariat dan bivariat. Hasil: Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan implementasi kawasan tanpa rokok dengan ketersediaan sumber dana dengan p-value 0,004 dan dukungan sarana prasarana dengan p-value 0,001. Sedangkan tidak ada hubungan antara implementasi Kawasan Tanpa Rokok dengan ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan. Kesimpulan: Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMP dan sederajat masih belum maksimal, karena masih terdapat siswa, guru, dan karyawan yang berperilaku merokok di lingkungan sekolah.