This study was conducted to identify regional competitiveness in some areas of Central Java. Regional

The purpose of this study is to determine the effect of the women presence and their capabilities on the companies’ financial performance in company listed on the Indonesia Stock Exchange. This study splits the sample into two industry categories based on gender domination which are female and male-dominated industry. Using agency theory, resourced based theory and human capital theory, this study find that  the presence of a women on board has a significant positive impact on the company's financial performance as measured on market basis. In addition, their capability - such as education background in economics/business/finance and relevant work experience - have significant positive impact on the company's accounting performance. These results are seen mainly in the entire sample group and the male-dominated sample group.

PendahuluanPajak merupakan penerimaan negara terbesar, yang mana kurang lebih 65% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang disalurkan melalui kebijaksanaan pemerintah dalam anggaran belanja negara (APBN) antara lain berasal dari tabungan pemerintah, sehingga apabila sumber penerimaan negara yang akan membentuk tabungan pemerintah berkurang, maka sudah barang tentu dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan akan berkurang juga. Menurut penelitian Hermawati (2014) hal ini akan menghambat kelancaran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menunjang terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Untuk itu upaya perwujudannya dalam menuju ke arah otonom yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, antara lain perlu diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan (PPh).Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Perubahan sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dalam self assessment system ini Wajib Pajak-lah yang diberikan wewenang; kepercayaan; dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Keberhasilan self assessment system tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara petugas pajak dengan Wajib Pajak. Sistem ini akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) yang tinggi. Sebaliknya apabila tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah, yang salah satunya adalah tax evasion.Menurut penelitian Sari dan Afriyanti (2012) ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam self assessment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Supaya Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara.Menurut penelitian Dewi dan Widuri (2013) kesadaran Wajib Pajak juga sangatlah diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak, karena dalam membayar pajak, Wajib Pajak harus memiliki rasa kerelaan dan sukarela, serta harus menyadari bahwa manfaat sendiri adalah untuk kemajuan dan

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan per kapita Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta pada periode 2013-2019. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu sampel jenuh dan terpilih sebanyak 6 Kabupaten dan 1 Kota. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan per kapita. Analisis dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita.

No abstract