Hak cipta merupakan hak milik tidak berwujud yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Khususnya di bidang lagu dan musik, dengan berkembangnya teknologi digital membuat akses terhadap keduanya begitu mudah. Penggunaan lagu baik untuk didengarkan sendiri atau pun untuk dikomersialkan sangat masif terjadi. Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana di atur dalam Pasal 8 sampai Pasal 11 UUHC 2014. Pada pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemiilik hak terkait. Dalam pasal 40 angka 1 huruf d UU Hak Cipta lagu atau music merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hokum. Pencipta lagu dan music memiliki hak ekonomi atas pengguanaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunkan karya cipta lagu dan music orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan music tersebut. Kemudian pengguna (user) diwajibkan untuk membayar royalty kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas pengguanaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan tentang mekanisme pembayaran royalty untuk kepentingan komersial berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta dan untuk menjelaskan tentang tanggung jawab pembayaran royalty untuk kepentingan komersial bagi pelaku usaha caffe/restaurant berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Metode yang penulis gunkana di dalam artikel ini ialah menggunakan studi kasus normative. Hasil penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh debitu macet merugikan semua pihak yang terlibat didalamnya dan debitur tersebut harus menanggung perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seiring perkembangan zaman, untuk modal menjadi seorang entrepreneur yang sukses tidak hanya dibutuhkan kreasi dan inovasi tetapi juga seorang entrepreneur tersebut harus memiliki jiwa manajemen atau me-manage sesuatu hal dengan baik, untuk memanajemen usaha yang baik maka seorang entrepreneur tersebut haruslah dulu mempelajari apa itu manajemen, di dalam manajemen terdapat beberapa resiko-resiko yang harus dipahami seorang entrepreneur agar usaha atau produk yang dijalaninya mampu bersaing dengan usaha atau produk-produk lain yang ada dipasaran. Resiko dengan potensi kerugian menimbulkan beban berat bagi dunia usaha pemerintah dan bagi perorangan, setiap tahun puluhan miliaran rupiah dibelanjakan untuk mendanai pencegahan potensi kerugian supaya tidak menjadi kenyataan. Seandainya upaya menhghadapi kerugian tidak direncanakan sejak awal, jumlah kerugian yang diderita akan jauh lebih besar.

This study aims to find out the guidelines used by the panel of judges in dealing with criminal acts of corruption, especially acts that are subject to offenses under Article 2 and Article 3 of the Corruption Law based on PERMA Number 1 of 2020. Juridically, the PERMA is binding on Pekanbaru District Court Judges in making their decisions. . However, the facts on the ground show that there is still a disparity in sentencing by judges at the Pekanbaru District Court in passing their decisions on corruption crimes which are subject to articles 2 and 3 of the Corruption Law. The research method in this writing is a normative research method that is descriptive analysis using primary legal sources, secondary legal materials and tertiary legal materials then analyzed qualitatively using logical thinking in drawing conclusions which are carried out deductively. The results of the research show that the application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Punishment of Articles 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes in the Pekanbaru District Court has been properly implemented. This means that in determining the severity of the crime the Pekanbaru District Court judge considers sequentially the stages, including the following: categories of state financial losses or the country's economy; error rate, impact and profit; range of criminal convictions; aggravating and mitigating circumstances; criminal conviction; and other provisions related to criminal imposition

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya).Permasalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai Pesisir ini sendidri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satu nya Kelurahan Meranti Pandak. Penyebaran permasalahan narkotika ini juga beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman. Pesat nya perkembangan masyarakat menimbulkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya kasus-kasus atau permasalah penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten Pendekatan untuk menyelesaikan persoalan mitra dengan program pengabdian yang dilakukan adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan  prosedur kerja ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Kegiatan Penyuluhan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 di Aula Serba Guna Kantor Kelurahan Meranti Pandak Nantinya dalam program pengabdian ini akan menghasilkan artikel ilmiah sesuai dengan rencana kegiatan pengusul, sedangkan bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

Enforcement of Environmental Law consists of Enforcement of Environmental Administrative Law, Enforcement of Civil Environmental Law, and Enforcement of Criminal Environmental Law in accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Law Enforcement Environmental Administration requests that those who reject the law or not meet the requirements, stop or approve the original situation (before there is a conflict). Enforcement of Civil Environmental Law is the second law enforcement effort after administrative law because it only focuses on efforts to compensate victims for environmental pollution or damage. Criminal Law Enforcement receives an ultimum remedium or final legal remedy because law enforcement here is intended to cancel a security court or a fine for those who try to pollute and / or destroy the environment. Introductory discussion with dialogue, with work procedures to support the methods offered are lectures / discussions and dialogues conducted according to the schedule requested in accordance with partner requests for improvement in the discussion of program time. In this service program, it will produce scientific articles in accordance with the proposed activity plan, while for partners is knowledge about partners is knowledge about environmental law enforcement for the community of Lembah Sari.