Integrasi nilai-nilai pendidikan multicultural adalah upaya untuk mengambungkan strategi pembelajaran yang mencangkup nilai-nilai multicultural dalam menerima dan menegaskan pada perbedaan dan kesamaan manusia yang mencangkup keragaman, ras, bahasa, agama dan gender. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana integrasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Lingsar Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang telah digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian yaitu, guru PPKn, siswa, serta kepala sekolah. Analisis data menggunakan model diskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) guru PPKn melakukan pendekatan multicultural pada siswa dengan mengenalkan keragaman budaya, ras, adat, dan agama yang dimiliki siswa dikaitkan dengan lingkungan hidup siwa itu sendiri. 2) memperkenalkan bahwa keragaman budaya yang disebut multicultural itu indah, sebab dengan adanya keragaman Indonesia dikenal dan dikatakan Negara yang kaya akan multikulturalnya, dengan pendekatan tersebut, siswa dapat saling menghargai satu sama lain dan sadar bahwa indonesia merupakan negara yang kaya dengan keberagaman multikulturalnya yang digabungkan dalam bhineka tunggal ika. Sehingga sikap solidaritas sosial yang tertanam pada siswa sangat positif karna dapat menerima perbedaan-perbedaan yang berada di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Integration of the values of multicultural education is an attempt to connect learning strategies that include multicultural values in accepting and affirming human differences and similarities that cover diversity, race, language, religion and gender. The purpose of this study is to find out how the integration of multicultural education values in the learning process Pancasila and Citizenship Education at Lingsar 3 Public Middle School in West Lombok. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection that has been used is observation, interviews, and documentation. The research subjects were PPKn teachers, students, and principals. Data analysis uses descriptive models through data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show: 1) PPKn teachers take multicultural approaches to students by introducing the diversity of cultures, races, customs, and religions that students have associated with the student's own living environment. 2) introducing that the diversity of cultures called multicultural is beautiful, because with diversity Indonesia is known and said to be a country that is rich in multiculturalism, with this approach, students can respect each other and realize that Indonesia is a country rich in multicultural diversity combined in the singular diversity of ika. So that the social solidarity attitude that is embedded in students is very positive because it can accept differences that are in the school environment and place of residence.

AbstrakBelis merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan.Permasalahan proses tradisi belis dalam perkawinan Adat Suku Weelewo.Mengapa masyarakat Desa Sangu Ate masih mempertahankan tradisi belis dalam perkawinan. Tujuan penelitian yang peneliti kemukan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan proeses tradisi belis dalam perkawinan Adat Suku Weelewo pada masyarakat Desa Sangu Ate. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Metode pengumpulan data yang digunakan ini adalah observasi, wawancara,dokumentasi yang terstruktur.Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui reduksi data,penyajian data,dan penarikan kesimpulan sehingga tersusun rangkaian sistematika. Hasil penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa tradisi belis dalam perkawinana Adat Suku Weelewo pada masyarakat Desa Sangu Ate, ini terbagi yang mahal  sangat mahal dan keberlakuannya tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan putri-putri  yang ada dimasyarakat  Desa  Sangu Ate. Karena dengan Belis ini, mereka menganggap sebagai kesungguhan dari pria yang ingin menikahi putri-putri mereka. Masyarakat Desa  Sangu Ate masih mempertahankan Belis dalam perkawinan Suku Weelewo,selain itu Belis ini menciptakan keluarga yang kukuh hingga akhir hayat dalam ikatan keluarga yang kuat. Kata Kunci: Tradisi Belis; Perkawinan Adat Weelewo

Melalui pendidikan karakter, siswa pada umumnya yang bersekolah di sekolah inklusi dituntut memiliki empati dan pertimbangan yang tinggi sehingga dapat merangkul teman berkebutuhan khusus dan membantu guru memberikan layanan pendidikan yang optimal. Tujuan yang dicapai adalah untuk menjelaskan revolusi mental melalui penguatan pendidikan karakter untuk siswa berkebutuhan khusus di kota Mataram. Metode pelitian adalah kualitatif melalui pendekatan diskriptif dengan menentukan informan secara purposive sampling, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis  melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hasil peneilitian ini memberikan dampak bahwa revolusi mental melalui penguatan pendidikan karakter untuk siswa berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui program-program yang terintegrasi dengan proses kegaitan pebelajaran di sekolah meliputi kelima nilai utama penguatan pendidikan karakter  yaitu nilai religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan mandiri melalui program pembelajaran akademik, program keterampilan, program khusus, pengembangan diri dan ekstarakulikuler, budaya dan karakter bangsa. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya dukungan atau partisipasi orang tua dalam proses pendidikan karakter pada anak yang bisa menjadi permasalah ataupun hambatan bagi siswa dalam penerapan nilai karakter di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi revolusi mental untuk siswa berkebutuhan khusus ini sangat urgen untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan yang layak.Through character education, students in general who attend inclusive schools must have high empathy and consideration so that they can embrace friends with special needs and help teachers provide optimal educational services. The goal achieved was to explain the mental revolution by strengthening character education for students with special needs in Mataram. The research method is qualitative through a descriptive approach by determining informants by purposive sampling; the data source consists of primary and secondary data. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation with analysis techniques through data reduction, data display, and concluding. The results show that the results of this study have an impact that mental revolution through strengthening character education for students with special needs can be carried out through programs that are integrated with the process of learning activities in schools covering the five main values of strengthening character education, namely religious values, nationalism, cooperation, integrity, and independence through academic learning programs, skills programs, special programs, self-development, and extracurricular activities, culture and national character. The obstacle that occurs is the lack of support or parental participation in character education in children, which can be a problem or impediment for students in applying character values in the family and community environment. So this mental revolution for students with special needs is very urgent to provide appropriate educational services.

Status kewarganegaraan seseorang mengalami masalah ketika seseorang tersebut berada di suatu Negara tertentu selama 5 tahun berturut, adanya perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak, adanya masalah hukum, social, politik dan ekonomi dan status kematian warga Negara, undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan belum secara eksplisit menjelaskan terkait status kewarganegaraan asing, dimana status kewarganegaraan asing ini mengalami pergeseran akibat perubahan iklim, kepadatan penduduk dan globalisasi. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan deskriptif, studi literature. Sumber data primer berupa hasil wawancara langsung, laporan penelitian dan artikel ilmiah yang relevan tentang perkawinan campuran dan status kewarganegaraan asing dan sumber data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, makalah, undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan lainnya yang relevan. Analisis data yang telah digunakan yakni interaktif analisis model dengan kajian secara konseptual peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menjelaskan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara Indonesia termuat dalam pasal  Pasal 14 sampai 18 dan Pasal 7 sampai 10 dan Pasal 18 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa status kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran untuk  menjadi warga Negara Indonesia mengikuti prinsip-prinsip kewaragnegaraan yang mengandung asas apatride dan bipatride. Jadi undang-undang  no. 12 tahun 2006 menjadi instrumen dalam menjadikan seseorang warga negara asing menjadi warga negara indonesia dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.A person's citizenship status has problems when the person is in a certain country for 5 consecutive years, the existence of mixed marriages, the citizenship status of the child, the existence of legal, social, political and economic problems and the death status of citizens, Law no. 12 of 2006 concerning citizenship has not explicitly explained the status of foreign citizenship, where the status of foreign citizenship has shifted due to climate change, population density and globalization. The research method uses normative juridical research with a descriptive approach, literature study. Primary data sources in the form of direct interviews, research reports and relevant scientific articles on mixed marriages and foreign citizenship status and secondary data sources in the form of books, scientific articles, papers, laws, presidential regulations, ministerial regulations and other relevant. The data analysis that has been used is an interactive model analysis with a conceptual study of the laws and regulations. Based on the results of the study indicate that the law no. 12 of 2006 concerning citizenship which explains the status of foreign citizenship to become Indonesian citizens is contained in Articles Articles 14 to 18 and Articles 7 to 10 and Articles 18 to 21 of Government Regulation no. 2 of 2007. The law confirms that foreign citizenship status due to mixed marriages to become Indonesian citizens follows the principles of citizenship which contain the principles of apatride and bipatride. So law no. 12 of 2006 became an instrument in making a foreign citizen an Indonesian citizen by following the regulations in force in Indonesia.

AbstrakTujuan peneliti ini adalahuntuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapikepolisian dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Dompu.Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris,dengan pendekatan sosiologis hukum.tehnik pengumpulan data digunakan tiga yaitu,observasi,wawancara dan dokumentasi adapun lokasi penelitian di polres Dompu.tehnik analisis data di bagi menjadi tiga yaitu,Reduksi data,Penyajian data, dan Menarik kesimpulan. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan hasil data,dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Dompu, yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan,disetiap sekolah maupun desa-desa, melakukan kerja sama dengan berbagai komponen atau lembaga yang berkaitan,sedangakn kendala yang dihadapi kepolisian, yaitu pelaku bungkam,Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua. Kata Kunci: Polisi; Penanggulangan; Tindak Pidana Pelajar