This study discusses that gender equality must be paired with justice and justice, between men and women must be equal and there must be no differences or contradictions. A normative study looking at it from the perspective of the following law is that submission will discuss the rights of a woman, everyone has equal rights without exception, and those rights have existed since man is in a supported reserve. Research methods using the normative juridical method by reviewing the literature and legislation, where the findings or results have met the requirements for the rights of everyone listed in the regulations of Law Number 39 of 1999, but viewed from the point of view seen sociological that in society assumes that gender equality can occur if each party considers to be responsible, their duties and roles. While the usefulness of this research provides benefits and participation of law enforcers, the community must not represent gender differences or injustice in the community, all people have the same rights, novelty in this study agrees and then gender in community life to prioritize and prioritize there will be the right to life, because that right is a very determined right granted to all people such as the right not to increase torture, get education, health, and eliminate the perception of gender inequality in any field or area of life, because everyone is the same and supports , in the field of law, and also government.

This community service activity can provide knowledge and understanding to schools, especially teachers as educators of students to be able to provide understanding, knowledge and understanding to always be introspective as not to fall into marriage a young age where one way is to avoid association free, which will have an impact on unwanted pregnancies in adolescents so that they do not fall into marriage at a young age which can later harm themselves. Where in addition existence of free association, it is also due to general factors. Besides that, teachers have the right to provide protection and prevention from underage marriages, because children are not yet unstable in their mental maturity and mental maturity, so they need supervision and guidance not only from other people. only parents but also teachers as a place for students and students to knowledge and learn and the implementation of this service activity in order to knowledge and understanding in preventing underage marriages providing socialization to students, that if you marry at a young will harm yourself because can no longer receive education and health aspects will damage women's reproduction. The activity carried through the zoom application with presentation of material by resource persons and followed by a question and answer session with participants, legal counseling so that understanding and impact consequences of child marriage could be known, so it necessary to provide legal counseling to teachers and students. so that understanding based on legal basis, namely the law child protection, and implementation of this counseling must always be improved by prioritizing protection for children that fall into underage marriage. This activity can be followed up carrying out this legal counseling between schools to increase knowledge and understanding of the factors and impacts of underage marriage.

Tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan sebuah kejahatan yang tidak pernah surut dalam masyarakat. Perkembangan jaman, kemajuan teknologi, serta kemajuan pola pikir manusia tidak membuat kejahatan ini berkurang. Eksploitasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana ini, sehingga ke depannya diharapkan akan ada sebuah peraturan perundangan yang dapat mengakomodir secara spesifik mengenai tindak pidana ini.

Perjudian merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Khusus di Indonesia, salah satu bentuk perjudian yang ada di beberapa wilayah adalah sabung ayam. Banyak efek negatif perjudian khususnya perjudian sabung ayam, tetapi upaya penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa perjudian sabung ayam berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan, dan sebagainya. Artikel ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya perjudian sabung ayam. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa perjudian sabung ayam seringkali disamarkan dengan pelaksanaan upacara adat tabuh rah dimana pelaku termotivasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraannya. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam, dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu upaya penal maupun non penal. Upaya non penal dimaksud antara lain: peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanaman nilai-nilai pendidikan dan pemahaman agama, peningkatan kesadaran akan kepatuhan hukum bagi masyarakat, serta peningkatan peran lembaga adat dan lembaga agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kekerasan dalam pacarana menurut perspektif viktimologi serta implikasi psikososial terhadap kekerasan dalam pacarana. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah Kekerasan dalam Pacaran menurut Perspektif Viktimologi dan bagaimanakah Implikasi Psikososial terhadap Kekerasan dalam Pacaran. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diketahui bahwa kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi dan pembatasan aktivitas. Tindak kekerasan ini sering terjadi, namun belum begitu mendapatkan sorotan sehingga terkadang masih terabaikan dalam masyarakat. Pada kenyataannya kekerasan dalam pacaran ini membutuhkan perhatian dikarenakan sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kekerasan jenis ini, memiliki akar yang terdapat pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki.