Accounting Treatment for Heritage Assets: A Case Study on Management of Pari Temple

Abstract

Research Aims: This research is conducted to find out how the accounting treatment of the Heritage Asset, Pari temple, how the assets are recognized, recorded and reported in the financial statements using a case study viewpoint. Design/Methodology/Approach: The Researchers collected the research data in three phases; first, the Researcher interviewed informants or sources from relevant department or manager of Pari temple, namely the Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur, second, the researcher checked documents of the Heritage Assets Pari temple, how it's recognized, as what, recorded, until now the value of Heritage Assets is, and the last data searching. Methods of data analysis in research is divided into three stages, first, data reduction, data selection, concentration, attention, abstraction and transforming the raw data from the field, second, the data display, presents data in the narrative and tables form to explain the phenomenon under study and the last is the conclusion. Research Findings: The results of this study is the recognition of the BPCB Jawa Timur is that Pari temple is recorded as a plant asset, and Pari temple is deliberate without value, so the Heritage Assets can not be traded. The amount of this recording conforms with based government accounting standards (PSAP) no. 07 the year 2010 statement no 69 that Heritage Assets must be recorded in the number of units without value. Theoretical contribution/Originality: The research contributes to find out how the accounting treatment of the Heritage Assets Pari temple Practitioner/Policy implication: Heritage assets are a material cultural heritage in the form of cultural heritage objects, cultural heritage buildings, cultural heritage structures, cultural heritage sites and cultural heritage areas on land or in water that needs to be preserved because they have essential values for history, science, education, religion, or culture through the determination process. Research limitation/Implication: The limitation of this research is that it has only a few informants since, in order to improve the effectiveness of research time, the researcher focuses more on the accounting treatment for Pari Temple as heritage assets.

Kebijakan Akuntansi Heritage Assets Terkait Standar Psap No 07 Tahun 2010

“…(2020); Stanton dan Stanton (1997) menyatakan pendapat lain bahwa tidak adanya kewajiban untuk mengukur aset bersejarah dikarenakan sering kali basis pengukuran yang digunakan masih kurang tepat, sehingga dapat berdampak negatif pada pelaporan keuangan pemerintah, oleh sebab itu sebaiknya pemberian nilai tidak diberikan pada heritage assets. Tidak adanya nilai dalam heritage assets juga karena tidak adanya aspek ekonomi dan nilai esensial berupa nilai sejarah, sains, pendidikan, agama, dan/atau budaya tidak bisa dinilai (Widodo et al, 2020) PSAP Nomor 07 Tahun 2010 paragraf 20 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.…”

“…Penilaian adalah penentuan jumlah rupiah yang nantinya harus dilampirkan pada setiap elemen atau postingan pada pernyataan keuangan, penilaian berfungsi untuk mewakili atribut pos aset yang terkait dengan tujuan keuangan (Widodo et al, 2020).…”

“…Barton (2006) berpendapat bahwa tidak adanya manfaat ekonomi yang diberikan serta manfaatnya dapat dinikmati oleh warga negara secara gratis oleh karena itu heritage assets harus diperlakukan secara terpisah dari operasi aset dan tidak boleh dilaporkan dalam laporan keuangan. Widodo, Hanun & Wulandari (2020); Wulandari dan Utama (2017) berpendapat bahwa heritage assets merupakan aset, dikarenakan heritage assets memiliki sesuatu yang bernilai dan melekat pada objek tersebut.…”

“…Beberapa peneliti juga berpendapat bahwa penilaian dalam heritage assets sebaiknya tidak dilaksanakan karena tidak adanya aspek ekonomi dan nilai esensial terkait dengan nilai sejarah, sains, pendidikan, agama, dan/atau budaya (Widodo et al, 2020). Tidak adanya pemberian nilai juga dikarenakan bahwa semakin lama lifes dari sebuah aset bersejarah dianggap tak terbatas (Wulandari dan Utama, 2017).…”