Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

Abstract

Menjalankan tugasnya seorang Notaris bisa terkena permasalahan hukum yang mengharuskannya diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Namun, pemeriksaan terhadap Notaris tidak bisa dilakukan serta merta melainkan wajib memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, hal tersebut tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam wajib untuk mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, ada keadaan di mana Notaris melakukan pemerikssaan tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Keadaan demikian membuat terlewatnya prosedur wajib yang harus dilakukan penyidik dalam memeriksa Notaris, sehingga terhadap Notaris tersebut dapatkah untuk dikenakan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris. Pada keadaan telah diperiksanya notaris oleh penyidik tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, maka menjadi persoalan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Sebagaimana diketahui notabenya Berita Acara Pemeriksaan dapat menjadi alat buki yang sah, apabila satu prosedur yang diwajibkan Undang-Undang terlewat seperti apa akibat hukum yang timbul atas keadaan tersebut

Legal Protection of Notaries Against the Use of the Right to Renounce in Criminal Cases

“…According to Article 32 and Article 33 of Permenkumham No.17 of 2021, granting approval and refusal to investigators, public prosecutors, or judges for the benefit of the judicial process in taking photocopies of the minutes of Deeds and/or letters and summoning notaries, is carried out in the case of: (Caesar et al, 2023) 1. there are allegations of criminal offenses related to the minutes of deeds and/or letters attached to the minutes of deeds or Notary Protocol in the custody of the notary; 2. the right to prosecute has not been waived based on the provisions on expiration in the laws and regulations in the field of criminal law; 3. there is a denial of the validity of the signature from one or more parties; 4. there is an allegation of a reduction or addition to the deed minutes and/or 5. there are allegations that the Notary has postponed the date (antidatum).…”