Menjalankan tugasnya seorang Notaris bisa terkena permasalahan hukum yang mengharuskannya diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Namun, pemeriksaan terhadap Notaris tidak bisa dilakukan serta merta melainkan wajib memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, hal tersebut tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam wajib untuk mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, ada keadaan di mana Notaris melakukan pemerikssaan tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Keadaan demikian membuat terlewatnya prosedur wajib yang harus dilakukan penyidik dalam memeriksa Notaris, sehingga terhadap Notaris tersebut dapatkah untuk dikenakan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris. Pada keadaan telah diperiksanya notaris oleh penyidik tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, maka menjadi persoalan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Sebagaimana diketahui notabenya Berita Acara Pemeriksaan dapat menjadi alat buki yang sah, apabila satu prosedur yang diwajibkan Undang-Undang terlewat seperti apa akibat hukum yang timbul atas keadaan tersebut

Pendampingan Pencanangan Desa Wisata  Berbasis Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala ini bertujuan memberikan pemahaman dalam pencanangan desa wisata dan mengoptimalkan potensi desa wisata yang berbasis lahan basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala. Tahapan Kegiatan ini diawali dengan Indektifikasi Masalah dan Survei Lapangan, Penyusunan Bahan Pelatihan, Pelaksanaan Penyuluhan Pengembangan Desa Wisata, Pendampingan dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Evaluasi, Publikasi serta Penyusunan Laporan Akhir. Mitra yang terlibat dalam pengabdian ini adalah kepala desa, aparatur desa, BPD dan masyarakat desa sehingga dengan program ini mitra dapat memahami dalam pembentukan desa wisata serta terlaksananya pencangan desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini  mampu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggali dan membangun potensi desa dalam bidang pariwisata khususnya pariwisata di lahan basah.Kata Kunci : Desa Wisata, Lahan Basah, Pulau Sewangi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk larangan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial ditinjau dari Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah norma yang kabur, menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, dan karakteristik penelitian adalah menganalisis perspektif. Hasil penelitian ini adalah kegiatan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai promosi diri Jabatan Notaris, apapun bentuk publikasi dan promosi diri Jabatan Notaris, seperti kewajiban dan larangan telah diatur dalam Akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris, berlaku jika Notaris diketahui melakukan promosi diri melalui media sosial. Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dimana tindakan tersebut tidak sesuai dengan Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (terkait promosi dan publikasi diri melalui media sosial) . Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris tentang kegiatan promosi melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial, kategori batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam kegiatan promosi tersebut melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui sosial media, tidak secara jelas dan tegas dalam akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris aturan mana yang dianggap sebagai pelanggaran atau tidak terhadap kenaikan pangkat yang dilakukan oleh Notaris.

The rivers and canals in Banjarmasin need to be reorganized to restore the rivers and canals to be able to function. Various legal policies have been taken by Banjarmasin Government, from issuing regulations on rivers to making policies to establish a River Normalization Task Force. This research is aimed to analyze the Banjarmasin government's regional regulations that regulate the rivers and rivers layout, as well as the effectiveness of the legal policy taken by the government as mitigation of the flood problems Banjarmasin faces.This study uses an interdisciplinary legal research method (socio-legal methodology); where the law (in this case the statutory text) is not only interpreted as an object of value-free study but the law is interpreted as an object that is rich in values (including non-legal values).Based on the geographical condition ofBanjarmasin, rivers and canals should be very important for Banjarmasin as a way to avoid flooding. Therefore, it is necessary to arrange rivers and canals in Banjarmasin comprehensively and this arrangement cannot be done only partially. The river arrangement includes regulatory, institutional, and community development aspects in the vicinity. The development of the city of Banjarmasin from the point of view of city development must start from the rivers.