Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Karawang

Abstract

Kecelakaan bagi pejalan kaki, seperti halnya kecelakaan lalu lintas jalan lainnya, tidak bisa diprediksi dan dicegah. Negara dalam hal ini adalah pemerintah haruslah memperhatikan dalam menangani masalah keselamatan bagi pejalan kaki dengan mengimplementasikan langkah-langkah efektif. Beberapa rekomendasi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, ketika keputusan tentang rancangan jalan dan infrastruktur, perencanaan tata guna lahan dan layanan transfortasi. Dan dari hasil yang diteliti penulis dalam hal ini mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki mencakup diantaranya 1). Kecepatan dan risiko kecelakaan pejalan kaki 2). Alkohol. 3) Kurangnya fasilitas pejalan kaki dalam perancangan jalan dan perencanaan tata guna lahan 4). Buruknya visibility pejalan kaki.
 Accidents for pedestrians, as well as other road traffic accidents, cannot be predicted and prevented. The country in this case is that the government should pay attention to the problem of safety for pedestrians by implementing effective measures. Some recommendations require the Government to consider the needs of all road users, including pedestrians and cyclists, when decisions about road design and infrastructure, land use planning and transfortation services. And from the results examined by the authors in this regard on the main factors that affect the risk of traffic accidents for pedestrians include 1). Speed and risk of pedestrian accident 2). Alcohol. 3) The lack of pedestrian facilities in road planning and land use planning 4). Poor pedestrian visibility

Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross Dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

“…Hal ini menjadi tanggung jawab semua pengguna jalan, selain kepolisian yang melakukan pekerjaan perlindungan hukum yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Pasal 105 UU LLAJ dimana ketentuan tersebut mengatur bagi setiap orang yang menggunakan jalan harus menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran pada saat berlalu lintas (Garwan & Hidayat, 2018). Didasari alasan para pelaku yang masih dibawah umur, sanksi lain yang tepat agar terwujudnya kepastian hukum dan tidak timbul hal serupa yaitu dengan diberikan sanksi sosial.…”