Arah Hukum Ekonomi Dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia

Abstract

Para pendiri negara telah menetapkan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, suatu sistem ekonomi yang bukan sosialis maupun kapitalis. Namun pada prakteknya menjalankan sistem kapitalis yang merupakan cikal bakal liberalisasi ekonomi dalam hukum ekonomi Indonesia. Hukum ekonomi Indonesia tersebut merupakan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang seharusnya merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi dalam UUD 45 bukan merupakan sistem ekonomi kapitalis, namun sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Kebutuhan pragmatis menyebabkan liberasi ekonomi sehingga timbulnya hukum ekonomi bercorak kapitalis.dengan keikutsertaan menjadi anggota dari forum forum /organisasi internasional, yang anggota meliberasi sistem ekonominya. Mau tidak mau negara Indonesai terikat untuk meliberaliasi sistem ekonominya. Perlu kembalinya kepada UUD 45 sebelum amandemen merupakan salah satu upaya mengembalikan rel system ekonomi yang dikehendaki Pasal 33 UUD 1945. Adanya GBHN diperlukan untuk memformat ulang sistem ekonomi kapitalistik kembali kepada sistem ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 45. Penjabaran GBHN tersebut dapat dibuat produk hukum ekonomi Indonesiayang mencerminkan pasal-pasal dari Pasal 33 UUD 1945.

The Indonesian government's political economy in the policy of the highest retail price for cooking oil from a sharia perspective

“…Konsekuensi tersebut tidak hanya tertuju kepada masyarakat saja, akan tetapi juga tertuju kepada tindakan pemerintah. Implementasi dari setiap sila yang tertuang dalam Pancasila yaitu roda kehidupan perekonomian bangsa yang digerakan oleh pandanganpandangan moral, kehidupan perekonomian secara merata dengan adil yang berlandaskan asas sosial atas dasar kemanusiaan, perekonomian bangsa dan negara yang bertujuan menghadirkan perekonomian nasional yang kuat serta memiliki semangat nasionalisme untuk persatuan, perwujudan usaha yang berdasar atas asas kekeluargaan, serta keadilan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hermanto, 2018).…”

Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan di Era Revolusi Industri 5.0

“…Tantangan kompleks yang dihadapi dalam era Revolusi Industri 5.0 memang memerlukan pendekatan yang bijak dan holistik. Disrupsi ekonomi, perubahan cara kerja tradisional, dan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat adalah dinamika yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia (Hermanto, 2018). Pendidikan Agama Islam, dengan ajaran-ajarannya yang menganjurkan integritas, kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial, memiliki potensi besar untuk membimbing generasi muda dalam menghadapi tantangan ini dengan bijak dan penuh dedikasi.…”

Mechanism for Settlement of Default in the Mortgage Loan Agreement at Pt. BPR BKK Purwodadi Grobogan

“…The economic system is not only based on Article 33 of the 1945 Constitution, both the original and after the changes, as a paradigm of economic management as understood by many people (Bawazier, 2017) but also in several other articles in the 1945 Constitution which regulates the paradigm of the State's social obligations to the community. (Dhevira Dhiya Nur Aisyah, 2021) Economic management is regulated in Article 33 of the 1945 Constitution as the Indonesian constitution are: (Rohendi, 2019) a) The economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. b) Production branches that are important to the State and affect the people's livelihood are controlled by the State.…”