BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016

Kurniati, Nani; Fakhriah, Efa Laela

doi:10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999

Cited by 8 publications

(14 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Quoting the data described by Kurniati & Fakhriahional, it is stated that: "Several civil cases related to land received by the Supreme Court in 2010 reached 4,444, and this figure reached 6.26% of cases received in 2009 or 3,900 cases, then of 4,144 civil cases received, the largest number (1,824 cases or 44 , 26%) is a land dispute problem, so that in general the land has become the object of conflict which in the end cannot be utilized optimally, and is not economically beneficial for the rights of the community in general and does not fulfill social functions". (Kurniati & Fakhriah, 2017). Settlement of land disputes and disputes which are civil cases, the Court has settled it under a ruling usingHerzienInlandschReglement (HIR) as one of the sources of civil procedural law for Java and Madura in the Dutch East Indies.…”

Section: Results and Discussion 1 Handling Of Land Cases Based On Ministerial Regulation Number 11 Of 2016 Concerning Settlement Of Land mentioning

confidence: 99%

“…Then Rechtreglementvoor de Buitengewesten(RBg) as civil procedural law for areas outside Java and Madura. Meanwhile, friendly dispute resolution using an alternative settlement mechanism for land dispute resolution uses a dispute resolution mechanism based on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Kurniati & Fakhriah, 2017).…”

Section: Results and Discussion 1 Handling Of Land Cases Based On Ministerial Regulation Number 11 Of 2016 Concerning Settlement Of Land mentioning

confidence: 99%

“…To achieve this goal, this Regulation has committed to the settlement of land disputes through mediation, namely the settlement of disputes based on the principle of deliberation to reach consensus for the good of all parties. As for mediation to reach an agreement, a peace agreement based on the news of the incident to make Rahmat Ramadhani, Ummi Salamah Lubis LJIH 29 (1) March-2021, 1-15 mediation binding on the parties is settled on the basis of a decision using HIR (Kurniati & Fakhriah, 2017). The terms 'Conflict' and 'Strife' have become a common conversation in human social life.…”

Section: Results and Discussion 1 Handling Of Land Cases Based On Ministerial Regulation Number 11 Of 2016 Concerning Settlement Of Land mentioning

confidence: 99%

See 2 more Smart Citations

Opportunities and challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in handling land cases in the new normal era

Ramadhani

Lubis

2021

LJIH

View full text Add to dashboard Cite

During the Covid-19 pandemic and the new normal era, it became a separate challenge in resolving land cases by the National Land Agency (BPN). This condition is an opportunity as well as a challenge for the Ministry of ATR/BPN in carrying out its duties as an authorized official in its field. This writing uses legal research methods according to normative law. This type of research used in this writing is library research. Based on the results of the research, it is known that the settlement of land cases by the BPN is currently carried out based on Regulation Number 11 of 2016 as an effort to guarantee legal certainty and justice related to control, ownership, and use of land. One of the steps taken was mediation to reach an agreement, a peace agreement based on current events made mediation mandatory for the parties. That the opportunities and challenges for the BPNin resolving land disputes in accordance with the objectives of the new standard will be changed by the BPN. For this reason, it is necessary to conduct an assessment of opportunities and challenges for them. The Ministry of ATR/ BPN in solving and handling land cases in the new normal era like now.

show abstract

Section: Results and Discussion 1 Handling Of Land Cases Based On Ministerial Regulation Number 11 Of 2016 Concerning Settlement Of Land mentioning

confidence: 99%

Section: Results and Discussion 1 Handling Of Land Cases Based On Ministerial Regulation Number 11 Of 2016 Concerning Settlement Of Land mentioning

confidence: 99%

Section: Results and Discussion 1 Handling Of Land Cases Based On Ministerial Regulation Number 11 Of 2016 Concerning Settlement Of Land mentioning

confidence: 99%

See 1 more Smart Citation

Opportunities and challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in handling land cases in the new normal era

Ramadhani

Lubis

2021

LJIH

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Tahapan pengembangan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya resolusi konflik pada dasarnya dapat melalui tahapan-tahapan yang berbeda pada masyarakat satu dengan masyarakat lainnya dan berbeda pula pada penyelesaian kasus konflik agrarian yang satu dengan kasus yang lainnya. (Kurniati & Fakhriah, 2017). Hal ini menyebabkan tanah objek konflik agraria tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya secara optimal.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria

Adiansah

Nulhaqim²,

Basyar³

2021

sswj

View full text Add to dashboard Cite

Konflik agraria merupakan salah satu jenis konflik yang masih terus terjadi di Indonesia. Konflik ini mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Upaya resolusi konflik agraria melalui pendekatan litigasi dan non litigasi yang selama ini dilakukan masih belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan pendekatan lain dalam resolusi konflik agraria ini. Pengembangan masyarakt hadir sebagai upaya alternatif resolusi konflik agraria yang dapat dilakukan. Metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik agraria menjadi konflik yang paling eksesif di Indonesia. Konflik agraria disebabkan oleh dua masalah utama yaitu masalah administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah. Secara umum upaya resolusi konflik agraria dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. Resolusi konflik agraria berbasis komunitas melalui pengembangan masyarakat dapat menjadi upaya alternatif resolusi konflik agraria yang dapat dilakukan untuk menciptakan hasil berupa win-win sollutions bagi pihak-pihak yang berkonflik. Pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik agraria ini dilakukan melalui empat tahapan utama yaitu tahap community organizing, tahap visioning, tahap planning dan tahap implementation and evaluation.

show abstract

“…Pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sengketa tanah, Tu`a Ulayat sebelum memutuskan perkara sengketa terlebih dahulu membuat surat perjanjian atau kontrak perjanjian yang ditanda tangani kedua pihak, yang isi dalam perjanjian tersebut pemenuhan hak dan kewajiban kedua pihak, bersepakat berdamai, tidak berkonflik dikemudian hari. Perdamaian konflik sengketa tanah dapat dilakukan dengan cara perjanjian perdamaian yang disepakati melalui mediasi dengan harapan sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan [17]. Jadi keputusan yang diambil oleh Tu`a Ulayat mempertimbangkan aspek keadilan kedua pihak yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian.…”

Section: Pengambilan Keputusanunclassified

Peran Tu’a Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Sundara

Gani

2020

CIVICUS

View full text Add to dashboard Cite

Konflik tanah komunal akan berdampak rusaknya hubungan kekeluargaan, konflik yang panjang menyebabkan kerugian materi, tenaga dan ekonomi serta pikiran. Desa Warloka merupakan salah satu desa yang tanah ulayat ataupun tanah masyarakat sering menimbulkan sengketa. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peran tu’a ulayat dalam penyelesaiannya. Metode penelitian dengan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang dipakai menggunakan data perimer dan sekunder. Subyek penelitiannya Tu’a Ulayat (tua teno), kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang bersengketa. Mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data deskriptif kualitatif dengan langkah analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dengan uji credibility, depenability, dan confirmability. Hasil penelitian menunjukkan peran Tu’a Ulayat dalam menyelesaikan sengketa tanah cukup baik karena proses penyelesaian meliputi tahapan mediator, olah tempat perkara, musyawarah dan mufakat dan pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan tersebut sangat membantu ketua adat dalam mendamaikan kedua pihak sengketa tanah. Jadi adanya Tu`a Ulayat mampu meminimalisirkan penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Warloka.Communal land conflicts will have an impact on family relationships, long conflicts causing material, energy and economic loss and thought. The village of Warloka is one of the villages that soil or community land often pose disputes. Research aims to describe the role of Ulayat Tu'a in completion. Qualitative method of research with a descriptive approach. The data source used uses Perimer and secondary data. Subjects of his research are Tu'a Ulayat (old Teno), village head, community leaders, and disputed society. Collects data using interview methods and documentation. Analysis of qualitative descriptive data with analysis steps of data reduction, data presentation and verification or withdrawal of conclusions. Testing the validity of data with test credibility, depenability, and confirmability. The results showed the role of Tu'a Ulayat in resolving land disputes well enough because the completion process includes the stage of the mediator, the place of matter, deliberation and consensus and decision making. These stages are very helpful to the customary chairman in reconciling both parties to the land dispute. So the existence of Tu'a Ulayat able to minimize the settlement of land disputes in the Society of Warloka.

show abstract

BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016

Cited by 8 publications

References 0 publications

Opportunities and challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in handling land cases in the new normal era

Opportunities and challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in handling land cases in the new normal era

Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria

Peran Tu’a Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Contact Info

Product

Resources

About