Dekriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana

Abstract

Perkembangan Hukum di Indonesia, senantiasa mengalami perubahan. Begitu juga dengan Hukum Pidana. Salah satu hal substansial yang mengalami perubahan dalam Hukum Pidana adalah terjadinya perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan Hukum Pidana yang terjadi memungkinkan dilakukan dekriminalisasi terhadap delik. Seperti Pasal 134,136 bis 137, 154, 155, 209,210, 387,388, 415 sampai dengan 420, 423, 425, 435 dan beberapa pasal lainnya. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan paling ringan bagi terdakwa. Subyek Hukum Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah terdakwa, begitu juga bila terjadi dekriminalisasi maka Subyek Dekriminalisasi adalah Terdakwa. Terjadinya dekriminalisasi terhadap delik didasarkan oleh adanya pertimbangan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, sehingga peraturan dapat berubah. Dengan adanya perubahan paradigma terhadap suatu delik. Maka, perubahan ini sepatutnya juga dirasakan oleh para Terpidana maupun mantan terpidana. Status terpidana dan mantan terpidana yang disandang oleh seseorang namun delik yang dilakukan tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, sudah tentu harus mendapat perhatian khusus. Tulisan ini mengangkat isu Keadilan bagi Terpidana dan mantan terpidana atas delik yang dilakukan bukan lagi menjadi delik hukum. Metode yang digunakan yaitu secara Normatif berdasarkan pendekatan Kepustakaan.

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN TERHADAP SESAMA ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Kasus Penembakan terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror oleh Dua Rekan Kerja)

“…Hukum sebagai seperangkat aturan yang berkaitan dengan tingkah laku individu guna menciptakan keamanan, kedamaian, ketentraman dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang cenderung dinamis dengan berbagai isu kekinian memaksa para penguasa negeri ini untuk terus mengikuti perkembangan tersebut guna menghindari kondisi tertentu yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran (Purnamasari, 2019). Dalam perspektif hak asasi mansia (HAM), pemerintah harus menjalankan fungsi negara harus selalu menghormati hukum sebagai panglima tertinggi sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang menyatukan seluruh ciptaan Tuhan.…”

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Aparat yang sedang Melakukan Tugas yang Sah

“…Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dari hukum tersebut dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut dalam upaya menanggulangi kejahatan yang berpotensi muncul dari dinamika kehidupan sosial. Hal ini dikarenakan kejahatan diibaratkan sebagai pengisap energi bangsa dan negara yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan materil bagi masyarakat secara luas (Purnamasari 2019).…”