Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi, sehingga ide-idetentang demokratisasi berkaitan denga strategi untuk mencapai demokrasi. Prosespendirian demokrasi adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian,menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalahkelompok otonom dari warga negara,memiliki kegunaan dalam membuat nominasinominasidan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan padakekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasipemerintahan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankankekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologitertentu.Pemahaman demokrasi yang paling subtansial adalah pemilihan umum.Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilihpejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apakah yang mereka inginkanuntuk dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Daerah adalah penanggung- jawab utamadalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah akan dinilai rakyatkarena saat ini ia dipilih melalui pemilukada secara langsung.Partai politik pengusung sebelum mendaftarkan calonnya ke KPU Daerahharus telah menemukan pasangan calon yang kapabel dan akuntabel disampingtingkat elektabilitas memadai. Visi, misi, kebijakan, program seyogyanya dibicarakansecara matang oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah beserta partaipolitik pengusung. Partai politik pengusung, baik yang ada di gedung DPRDmaupun di DPW beserta kadernya, wajib mengawal pasangan terpilih kepala daerahdan wakil kepala daerah. Para pemilih yang telah memberikan suaranya padapasangan terpilih, tiba waktunya berani menilai kinerja pada kepala daerah danwakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah saat menjalankan rodapemerintahan harus menghindari budaya rivalitas dan cari popularitas sendirisendiri

Pengaruh transaksional elit politik terhadap model komunikasi politik pilwalkot Serang 2018

“…(2) Observasi; (3) Wawancara, baik dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Setiap pernyataan yang di isi oleh responden kemudian akan diberi nilai sebagai berikut: Sangat Setuju (SS), yang memiliki skor 4, Setuju (S), yang memiliki skor 3, Tidak Setuju (TS), yang memiliki skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS), yang memiliki skor 1.…”

“…Untuk menguji keabsahan data maka dilakukan pengukuran validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan sampel sebanyak 30. Uji validitas pengujiannya dengan cara menghitung korelasi pada masing-masing pernyataan pada kuesioner dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik corelation product moment (Sugiyono, 2018), sedangkan menguji apakah kuesioner itu dapat dikatakan reliabel apabila hasil uji statistik Alpha α > 0,60, (Ghozali, 2006), dimana tingkatan reliabel dimulai dari 0,00-0,20 (Kurang Reliabel); >0,20-0,40 (Agak Reliabel); >0,40-0,60 (Cukup Reliabel); >0,60-0,80 (Reliabel); dan >0,80-1,00 (Sangat Reliabel) (Sugiyono, 2012) Analisis deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan secara lengkap dan akurat tentang pokok peneitian, yaitu: Komunikasi Politik (X 1 ); Ideologi (X 2 ); Transaksional (Y) sedangkan analisis statistik inferensial, dilakukan untuk menguji hipótesis mencari hubungan sebab dan akibat dalam pengukurannya. Tingkat hubungan/korelasi dapat dinyatakan dari 0,00-0,199 (Sangat rendah); 0,2-0,399 (Renda); 0,4-0,59 (Sedang); 0,6-0,799 (Kuat); dan 0,8-1,00 (Sangat Kuat) (Sugiyono, 2012).…”

Strategi Komunikasi Pemasaran Politik Pada Pemilu Legislatif

“…Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi metode dimana setiap warga negara memiliki hak untuk bersaing secara terbuka dalam menduduki posisi politik serta dapat menjadi partisipan politik untuk memilih pejabat dalam pemerintahan dan kebijakan yang diusung oleh pemerintah (Sulaeman, 2017). Sejarah politik Indonesia terbagi dalam empat periode yaitu demokrasi liberal (1949-1958), demokrasi terpimpin (1959-1965), pancasila periode demokrasi , dan reformasi (1998-sekarang) (Pujono, 2016).…”

The Perception of Election Administrators in Achieving Environmentally Friendly Election in North Sulawesi Province

“…The method of selecting regional heads is called general elections or regional head elections, carried out in one package simultaneously between regional heads (Governor, Regent, Mayor) and their deputy. The determination of candidate bearers is a political party that then registers the candidate it carries with the Regional General Election Commission (Sulaeman, 2017). Before 2005, when regional autonomy had not yet been implemented, regional heads were elected by the Regional House of Representatives.…”