Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya

Karmawan, Karmawan

doi:10.15408/kordinat.v16i1.6457

Cited by 4 publications

(5 citation statements)

References 2 publications

(2 reference statements)

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Mediation is always needed because there are pros and cons in every aspiration. This is where conflicts sometimes occur [25]. IFHF is positioned as the mediator in each of these situations.…”

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

Inter-Faith Harmony Forum and the Ethnographic Stories: Behind the Harmonious Life of Malang People

Kewuel¹,

Apriwan²,

Utama³

2021

Proceedings of the 1st International Seminar on Cultural Sciences, ISCS 2020, 4 November 2020, Malang, Indonesia

View full text Add to dashboard Cite

The article reveals the important role of Inter-Faith Harmony Forum (IFHF) in ensuring the harmony of life among religious communities. IFHF, we argue, has constructive effects to encourage interaction and communication among distinct religious adherent. The forum is reducing social barriers that was previously segregating them in groups. Therefore, IFHF is not merely active in the scope of religion, but also the social, cultural, and political spheres. The role of IFHF in those spheres gives a distinctive touch to stimulate a sense of solidarity and the importance of the harmonious of religious life, especially in specific Malang community. In the social sphere, the forum facilitates comfortable meetings for communities. While, in the cultural sphere, unique and targeted approaches allow people to be comfortable during communication. Furthermore, in the political area, it bridges people's aspirations that precede to government policy. The research employs specifically ethnography methods, collaborating qualitative interpretation of selective subjects and group discussions.

show abstract

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

Inter-Faith Harmony Forum and the Ethnographic Stories: Behind the Harmonious Life of Malang People

Kewuel¹,

Apriwan²,

Utama³

2021

Proceedings of the 1st International Seminar on Cultural Sciences, ISCS 2020, 4 November 2020, Malang, Indonesia

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. (Karmawan, 2017) Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR

Ramdhany

2023

Indones. Berdaya.

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah penyelesaian sengketa yang diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, negosiasi dan penilaian ahli. Hal ini tertuang dalam UU No. 30 Tahun 1999, sedangkan terkait mekanisme upaya penyelesaian menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No. 30 Tahun 1999 terimplementasi dengan baik dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa, Hasil dari permasalahan kedua yaitu, peneliti menemukan ada beberapa aturan yang dapat menjadi dasar hukum pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjadi rujukan dalam membantu kerja-kerja penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana. permaafan yang ada di dalam masyarakat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya (norma kosong). Sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

show abstract

“…Masyarakat adat menjadikan kepala suku atau kepala adat menjadi tokoh panutan dalam menyelesaikan konflik antar warga. 11 Mediasi merupakan cara ideal memperoleh keadilan untuk selesainya kasus sengketa. 12 Fokus penyelesaian sengketa melalui mediasi ada pada pihak ketiga yang menjadi penengah sebagai jembatan penyelesaian sengketa.…”

Section: Mediator Non Sertifi Katunclassified

Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediator Non Sertifikat Di Kota Kediri

Handayani

Arifin

2022

JHAPER

View full text Add to dashboard Cite

Sengketa tidak berarti adanya perbedaan, namun karena ada dua pihak yang ingin sesuatu barang yang seharusnya dimiliki satu person, namun kedua belah pihak ingin menguasai, sehingga keduanya saling berusaha untuk memiliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk meneliti persoalan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kota Kediri, yang diselesaikan oleh mediator non sertifi kat. Ada dua pertanyaan penelitian pertama apa makna penyelesaian sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat. Kedua bagaimana penerapan mediasi sengketa melalui mediator non sertifi kat. Hasilnya bahwa sengketa hak atas tanah yang diselesaikan melalui mediator bersertifi kat di Pengadilan Negeri Kota Kediri, berlangsung secara formalitas. Mediator bersertifi kat terikat dengan aturan-aturan formal, sehingga tidak maksimal dan kurang aktif. Kehadiran mediator non sertifi kat, sangat membantu kedua pihak yang bersengketa dan mengupayakan secara maksimal. Kedua belah pihak yang bersengketa segan pada mediator non sertifi kat yang memiliki ketokohan sehingga petuah mediator dapat diterima. Penerapan mediasi sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat bisa dilalui melalui tahapan yang ditempuh secara alami.

show abstract

Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya

Cited by 4 publications

References 2 publications

Inter-Faith Harmony Forum and the Ethnographic Stories: Behind the Harmonious Life of Malang People

Inter-Faith Harmony Forum and the Ethnographic Stories: Behind the Harmonious Life of Malang People

Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR

Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediator Non Sertifikat Di Kota Kediri

Contact Info

Product

Resources

About