2022
DOI: 10.3390/economies10090220
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Do Regional Heads Utilize Capital Expenditures, Grants, and Social Assistance in the Context of Elections?

Abstract: This study empirically analyzes the alleged existence of political budget cycles in Indonesian local governments. Using panel data, this quantitative study concentrates on capital expenditures, grant expenditures, and social assistance expenditures in the election year and the year before the election. The purposive sampling method is used to take the sample—a local government that experienced two election cycles from 2012 to 2018. The sample consists of 1306 observational data points on capital expenditures a… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2022
2022
2023
2023

Publication Types

Select...
1
1

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(1 citation statement)
references
References 27 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Tetapi dalam konteks Indonesia, tahun 2020 adalah tahun politik, di mana Pemerintah Pusat menyelenggarakan Pilkada Serentak pada bulan Desember. Kekhawatiran Pemerintah Pusat adalah ketika para kepala daerah (khususnya petahana) memanfaatkan momen COVID-19 untuk meningkatkan popularitas (Greer et al, 2022;Rizqiyati & Setiawan, 2022). Karena itulah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengarahkan para kepala daerah untuk tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik, keresahan, serta kepanikan di masyarakat terkait COVID-19 selama kampanye (Merdeka.com, 2020).…”
Section: Hasil Dan Diskusi Politisasi Regulasi Dan Rendahnya Toleransiunclassified
“…Tetapi dalam konteks Indonesia, tahun 2020 adalah tahun politik, di mana Pemerintah Pusat menyelenggarakan Pilkada Serentak pada bulan Desember. Kekhawatiran Pemerintah Pusat adalah ketika para kepala daerah (khususnya petahana) memanfaatkan momen COVID-19 untuk meningkatkan popularitas (Greer et al, 2022;Rizqiyati & Setiawan, 2022). Karena itulah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengarahkan para kepala daerah untuk tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik, keresahan, serta kepanikan di masyarakat terkait COVID-19 selama kampanye (Merdeka.com, 2020).…”
Section: Hasil Dan Diskusi Politisasi Regulasi Dan Rendahnya Toleransiunclassified