Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang

Abstract

RINGKASAN -Aktivitas sosialisasi digunakan untuk penanggulangan golput oleh KPUD Deli Serdang. Sosialisasi menjadi sarana utama pendidikan politik yang dipakai untuk keberhasilan pemilihan umum di Deli Serdang. Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai pelaku utama pendidikan politik yang handal ternyata belum digunakan secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Deli Serdang; 2) untuk mengetahui apakah sosialisasi pemilu merupakan sarana yang tepat dalam melakukan pendidikan politik di Deli Serdang; 3) untuk membuktikan model pendidikan politik yang paling tepat dalam pemilihan umum di Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk membuktikan efektivitas penggunaan model pendidikan politik selama ini melalui sosialisasi pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pendidikan politik melalui sosialisasi pemilu semata ternyata kurang mendapat manfaat jika tidak dibarengi dengan aktivitas pengerahan dan pembinaan tokoh masyarakat dan ormas pada kegiatan-kegiatan pemilu dari KPU Deli Serdang . Selain itu, ditemukan bahwa implementasi model pendidikan pemilu dilakukan melalui program rumah pintar pemilu belum maksimal diberdayakan. Dapat disimpulkan bahwa model pendidikan politik yang dilakukan melalui sosialisasi harus dikembangkan dengan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat langsung dengan issue-issue sentral yang dekat dengan mereka.

Urgensi Pendidikan Politik dalam Menciptakan Pemilu Damai di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologi Politik)

“…Dimulai dari pemahaman mendasar tentang hakikat dan urgensi pemilu atau pemilukada hingga bagaimana menjadi pemilih yang kritis, yang mampu memilih calon pemimpin berdasarkan gagasan ideologis sehingga praktik-praktik kecurangan dalam prosesi pemilu mampu diminimalisir secara perlahan (Yusriati & Amrizal, 2020). Konstruksi pemilu dan pilkada yang memiliki orientasi dan prinsip demokrasi tentu merupakan perkara yang ideal akan tetapi perkara tersebut harus didukung oleh segenap pemahaman dasar terkait politik dan kaitannya terhadap kehidupan masyarakat.…”