Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19

Abstract

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) has a significant impact on all aspects of human life in the world, especially in Indonesia which is very large in area and has a large population (around 267 million people) with different kinds of professions. The purpose of this study is to focus on civil matters, with more emphasis on the problem of agreements that are influenced by Covid-19. The normative legal research method uses a statutory approach, and a conceptual approach to force majeure and describes an analysis (analytical descriptive). The results showed that the agreement in the state of the Covid-19 outbreak greatly influenced the implementation of the agreement set and agreed upon by the parties, because the agreement binds the parties, so the parties are subject to the contents of the agreement.

Refund Akibat Pembatalan Tiket Pesawat sebagai Dampak Pandemi Covid-19

“…Padahal telah terjadinya perjanjian jual beli diantara kedua belah pihak, jual-beli (menurut Burgerlijk Wetboek) adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 2 Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "koop en verkoop" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "verkoopt" (menjual) sedang yang lainnya "koopt" (membeli).…”

“…18 Berdasarkan Privity of Contract Theory, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, akan tetapi hal itu baru dapat dilakukan apabila diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. 19 Perjanjian dalam keadaan wabah Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak, sebab perjanjian tersebut mengikat para pihak, sehingga para pihak tunduk pada isi perjanjian 20 . KUHPerdata sesuai dengan Pasal 1245 dikenal suatu kondisi yang disebut sebagai keadaan memaksa (Force Majeure) atau overmacht dalam bahasa Belanda, dimana Kreditur dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk melakukan prestasi tanpa disertai kewajiban untuk melakukan penggantian biaya, rugi dan bunga dan kondisi ini akan menjadi alasan pembenar dan pemaaf.…”

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemik Covid-19 Di Kota Ambon

“…Kemudian pada bulan Maret 2020, WHO menetapkan secara resmi bahwa kasus covid-19 ini dikategorikan ke dalam penyakit pandemi yang berarti kejadian atau fenomena luar biasa yang penyebaran infeksinya dapat terjadi di antara masyarakat bahkan mampu melintasi beberapa negara (global) sehingga menyebabkan kematian. 3 Covid-19 sebagai bencana yang melanda masyarakat Dunia, pemerintah Indonesia telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat 4 , hal ini memperlihatkan fakta bahwa penyebaran Covid-19 sangat agresif, dalam masa kritis pandemic Covid-19 5 . Wabah Pandemi covid-19 telah membuka peluang yang lebih besar bagi para pelaku usaha untuk menghasilkan uang tunai dengan cepat, salah satunya melalui produksi produk-produk kesehatan yang nantinya dijual kepada masyarakat guna mengantisipasi penularan dan penyebaran covid-19.…”

Covid-19 Vaccination: Rights or Obligations?

“…Corona Virus Disease-19 (COVID-19) has a significant impact on all aspects of human life in the world, especially in Indonesia which is very large in area and has a large population (around 267 million people) with different kinds of professions 1 , The Covid-19 pandemic on global economic developments has an influence not only on the world of economy and investment but also correlates with aspects of legal development. 2 Article 28H paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and the right to health services".…”

“…Likewise, Article 9 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights regulates a person's right to life. The government's efforts to maintain public safety 3 , the government is responsible for 1 Kunarso, K., & Sumaryanto, A. D. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19.…”