Evaluasi Penyerapan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020

Abstract

Melihat lambatnya penyerapan anggaran tentunya akan mencerminkan kualitas kinerja aparatur pemerintah, dan ini akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Melihat hal ini peneliti ingin mengetahui penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah wilayah Kabupaten Bandung dalam pencairannya seringkali terlambat tidak sesuai dengan yang direncanakan, mengindikasikan penyerapan anggaran kurang efektif. Serta mencoba menganalisis hasil evaluasi penyerapan anggaran dan faktor penyebab upaya dalam mengatasinya. Pada program Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tahun 2020. Metode penelitian yang di gunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian program ini sudah menerapkan enam dimensi : (1) Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Namun pada indikator efektifitas dan responsivitas masih kurang baik karena terkait dengan tidak proporsionalnya penyerapan anggaran menyebabkan responsivitas dari guru sebagai penerima tunjangan menjadi kurang baik. (2) Hambatan program ini yaitu Informasi tidak sampai kepada guru secera menyeluruh, Operator sekolah yang kurang andal dalam bidangnya dan Tidak sinkronnya data guru yang diinput. (3) Upaya mengatasinya yaitu memastikan informasi sampai kepada guru, peningkatan kemampuan operator sekolah serta meningkatkan pengawasan mengenai absen serta data guru yang di input secara online.

Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Sd Dan SMP Di Kota Tangerang Selatan

“…(1) Sertifikat pendidik yang telah divalidasi, (2) Beban kerjanya sebagai guru terpenuhi, (3) Sertifikat pendidik yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diajarkannya, (4) Termasuk dalam guru tetap yang terdaftar di departemen, (5) Maksimal usia 60 tahun, (6) Hanya terikat pada instansi pendidikan tempat ia bertugas. (Hermawan et al, 2021) Namun dalam Implementasinya masih terdapat banyak masalah terkait dengan pemenuhan Tunjangan Profesi Guru di beberapa daerah. Pertama, permasalahan mengenai belum dibayarkannya Tunjangan Profesi Guru terjadi di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018 (Hermanto, 2021).…”