Expanding fisheries co-management to ecosystem-based management: A case in the Shiretoko World Natural Heritage area, Japan

Makino, Mitsutaku; Matsuda, Hiroyuki; Sakurai, Yasunori

doi:10.1016/j.marpol.2008.05.013

Cited by 61 publications

(29 citation statements)

References 10 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…This policy may include implementing fishing regulations in the sea enforced by the government to ensure sufficient numbers of adult salmon enter the streams. This will require close collaboration with the private sector, including local fisheries cooperative associations and local salmon enhancement program associations (see Makino and Matsuda 2005;Makino et al 2008). We recommend a framework be established to allow sufficient numbers of fish to escape the trap net fishery to achieve established natural escapement goals.…”

Section: Salmon Management and Future Perspectivementioning

confidence: 99%

An overview of salmon enhancement and the need to manage and monitor natural spawning in Hokkaido, Japan

et al. 2011

View full text Add to dashboard Cite

The chum and pink salmon catches in Hokkaido, Japan have increased dramatically since the 1970s and the 1990s, respectively. In contrast, masu salmon catches have been steadily decreasing. Despite intensive hatchery development in Hokkaido, naturally spawning salmon populations persist based on results from a recent river survey. This paper focuses on the challenges of maintaining hatchery salmon populations while protecting natural chum, pink and masu salmon populations in Hokkaido. Two important initiatives related to meeting this ambitious goal are managing hatcheries in a way that minimizes negative interactions between natural and hatchery salmon populations, and initiating new efforts at restoring and rehabilitating degraded freshwater habitats. In addition, in order to maintain a balance of demand and supply in the domestic market through the exportation of extra salmon, Hokkaido has decided to enter full assessment to gain Marine Stewardship Council (MSC) certification of the Hokkaido chum salmon trap net fishery. This would involve a fundamental shift in fisheries management as practiced in Japan, specifically elevating the importance of managing the fishery in a way that conserves natural salmon populations. A key component of a new salmon management strategy is the establishment of a zone management framework based on the designation of stream units to spatially separate natural salmon from hatchery salmon to minimize negative effects of hatchery fish and to utilize effectively hatchery salmon for commercial fisheries. This effort is allied with similar initiatives in other Pacific Rim countries that are focusing on management reform to restore natural ecosystem function and maintain the coexistence of wild and hatchery salmon.

show abstract

Section: Salmon Management and Future Perspectivementioning

confidence: 99%

An overview of salmon enhancement and the need to manage and monitor natural spawning in Hokkaido, Japan

et al. 2011

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Menurut Makino, et al (2009) dan Soenarno, et al (2007, masyarakat kecil di pesisir merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan kawasan, dan diharapkan Pemerintah Daerah perlu mengembangkan kebijakan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak kondusif atas berlakunya suatu kebijakan nasional, bila kebijakan tersebut diberlakukan di kawasan. Meskipun pada analisis sebelumnya kondisi moneter tidak mempengaruhi interaksi mikro kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung, tetapi secara regional (makro) hal ini harus tetap diantisipasi sehingga dampaknya tidak meluas.…”

Section: Pembahasanunclassified

Model Micro-Macro Link Pengembangan Kebijakan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Belitung

Dahlan¹,

Wiryawan²,

Murdiyanto³

et al. 2017

JTPK

View full text Add to dashboard Cite

(P = 0.008), between fiscal condition with market growth (P = 0,002) and fishing ground area (P = 0,005), between national policy with monetary tendency (P = 0,002) and fishing trade (P = 0,007), between fishing trade with regional economy (P = 0,003), and between regional economy with supporting sectors (P = 0,000 ABSTRAKPerairan Laut Cina Selatan dengan potensi lestari 1,06 juta ton/tahun dan masih belum menjadikan sektor perikanan sebagai kontributor ekonomi utama di kawasan termasuk di Kabupaten Belitung. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan pembangunan perikanan tangkap sehingga menjadi basis ekonomi Kabupaten Belitung. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis micro-macro link yang dikembangkan dengan metode structural equation modelling (SEM). Hasil analisis menunjukkan pengaruh signifikan terjadi pada usaha perikanan Belitung terhadap wilayah basis (P=0,008), kondisi fiskal terhadap pertumbuhan market output (P = 0,002) dan wilayah basis (P=0,005), kebijakan nasional terhadap moneter (P=0,002) dan trade (P=0,007), trade terhadap ekonomi regional (P=0,003), dan ekonomi regional terhadap sektor penunjang (P=0,000). Terkait dengan ini, maka kebijakan pembangunan perikanan dapat diarahkan pada pengembangan usaha perikanan tangkap yang berbasis potensi dan prospek kewilayahan, serta penyelamatan pemasaran produk perikanan daerah dan usaha perikanan unggulan terutama bila kondisi ekonomi dan keuangan global tidak stabil. Hal ini untuk antisipasi terhadap kondisi yang tidak mendukung bila suatu kebijakan nasional diberlakukan di kawasan yang tidak sesuai dengan kondisi kedaerahan. Dan perlu pengembangan jalur-jalur perdagangan produk perikanan yang permanen dan jangka panjang serta jaminan kondusifitas kegiatan pelayanan jasa yang mendukung pembangunan perikanan.

show abstract

“…Nilai produk yang ditawarkan setiap pelaku TTC pada setiap mata rantai merupakan upaya untuk mendapatkan penghasilan bagi kehidupan keluarganya. Makino et al (2009) menyatakan bahwa tujuan interaksi pelaku perikanan terbagi menjadi dua, yaitu untuk mendapatkan penghasilan dan untuk mempertahankan eksistensi dalam interaksi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pelaku usaha TTC skala besar misalnya pedagang besar, pengumpul, dan eksportir mungkin mengejar kedua tujuan tersebut, sedangkan kelompok nelayan, pengolah ikan dan pedagang eceran lebih karena untuk mendapatkan penghasilan bagi kehidupan keluarga.…”

Section: Interaksi Internal Setiap Pelaku Usaha Pada Rantai Nilai Perunclassified

Value Chain Model Development of Tuna and Tuna Alike In Indonesia

et al. 2014

View full text Add to dashboard Cite

AbstrakKeberlanjutan kegiatan perikanan TTC sangat dipengaruhi oleh sistem rantai nilai yang dibangun oleh pelaku usaha TTC mulai dari menangkap ikan di laut, pengolahan/diversifikasi produk, distribusi produk, serta pemasarannya hingga produk TTC sampai ke tangan konsumen. Tujuan penelitian adalah menyusun model rantai nilai perikanan TTC untuk menduga pola interaksi pelaku usaha dan merumuskan strategi yang tepat untuk minimalisir hambatan sinergi pengembangan rantai nilai perikanan TTC. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM). Pelaku usaha umumnya berinteraksi secara positif (CE>0) pada rantai nilai perikanan TTC, hanya interaksi pengolah ikan dengan konsumen yang cenderung negatif. Dari semua interaksi tersebut, baru interaksi pedagang eceran dengan konsumen yang berdampak signifikan (p<0,05). Pola interaksi nelayan, pedagang eceran, pedagang besar/pengumpul, dan eksportir dipengaruhi secara signifikan oleh harga jual yang ditawarkan dan tingkat peran yang dimainkannya. Strategi minimalisir hambatan sinergi pengembangan rantai nilai perikanan TTC dengan dampak positif signifikan adalah strategi pelibatan kelompok nelayan dalam penentuan harga jual (CE = 1,176 dan P = 0,000), strategi pelibatan kelompok pedagang dalam penentuan harga jual (CE-PE = 1,08, CE-PB = 0,766, CE-EKS = 2,028, dan P = 0,000), dan strategi jaminan keleluasan interaksi pedagang eceran dengan konsumen (CE = 0,179 dan p = 0,01).Kata kunci: ikan TTC, interaksi, pelaku usaha, dan rantai nilai Abstract Sustainability of tuna and tuna alike fisheries depend on chain value system formed by stakeholders ranging from product fishing, processing/diversification, distribution, and marketing. The objective of this research was to create chain value system model of tuna and tuna alike fisheries, to predict the interaction pattern of stakeholders and to formulate the precise strategy to minimize the synergy resistance of chain value system development strategy of tuna and tuna alike fisheries. Structural Equation Modelling (SEM) was applied to analyze the chain value model. The stakeholders/the players of tuna and tuna alike fisheries basically have positive interaction (CE>0).The negative interaction occured on retailers and consumers. Interaction of retailers with consumers is significant (p<0.05) 0.01. Interaction pattern of fishermen, retailers, collectors, and exporters affected significantlly by pricing and the level of role played by the stakeholders. The strategy to minimize the sinergy resistance of chain value system development are respectivelly the strategy of involving the group of fishermen on products pricing (CE= 1,176 and P= 0,000), the strategy of involving the seller groups on products pricing (CE-PE=1,08, CE-PB= 0,766, CE EKS= 2,028 AND P= 0,000), and the strategy on guaranteeing flexible interaction between retailer and consumers (CE= 0,179 and p = 0,01).

show abstract

Expanding fisheries co-management to ecosystem-based management: A case in the Shiretoko World Natural Heritage area, Japan

Cited by 61 publications

References 10 publications

An overview of salmon enhancement and the need to manage and monitor natural spawning in Hokkaido, Japan

An overview of salmon enhancement and the need to manage and monitor natural spawning in Hokkaido, Japan

Model Micro-Macro Link Pengembangan Kebijakan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Belitung

Value Chain Model Development of Tuna and Tuna Alike In Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About