2019
DOI: 10.26594/register.v5i1.1288
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Faktor-faktor kematangan implementasi e-government yang berorientasi kepada masyarakat

Abstract: Masyarakat merupakan pemegang kepentingan utama dalam penyelenggaraan e-government. Namun demikian, dalam konteks penelitian e-government, orientasi terhadap masyarakat masih belum banyak dieksploitasi karena sebagian besar proyek e-government hanya mentransformasi layanan dan informasi yang semula masih tradisional menjadi menggunakan teknologi. Model-model penilaian kematangan e-government yang sudah ada pun sebagian besar hanya mengukur kemampuan teknologi e-government. Oleh karena itu, perlu dikembangkan p… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

1
4
0
2

Year Published

2019
2019
2024
2024

Publication Types

Select...
7
1

Relationship

0
8

Authors

Journals

citations
Cited by 10 publications
(7 citation statements)
references
References 11 publications
1
4
0
2
Order By: Relevance
“…In addition, the form of interoperability or integration carried out at PT PLN (Persero) Sidoarjo Customer Service Implementation Unit is connecting between calls from the Sidoarjo call center so that customers or the public who make complaints or complaints to the Sidoarjo call center will be channeled to PT PLN (Persero) Sidoarjo Customer Service Implementation Unit. This is in line with the opinion of Wulansari & Inayati (2019) which explains that interoperability is cooperation between government agencies and information exchange.…”
Section: Interoperabilitysupporting
confidence: 88%
“…In addition, the form of interoperability or integration carried out at PT PLN (Persero) Sidoarjo Customer Service Implementation Unit is connecting between calls from the Sidoarjo call center so that customers or the public who make complaints or complaints to the Sidoarjo call center will be channeled to PT PLN (Persero) Sidoarjo Customer Service Implementation Unit. This is in line with the opinion of Wulansari & Inayati (2019) which explains that interoperability is cooperation between government agencies and information exchange.…”
Section: Interoperabilitysupporting
confidence: 88%
“…Pehahaman masyarakat terhadap egovernment belum dapat menjamin bahwa masyarakat bersedia menggunakannya. Sehingga petensi kerugian dalam investasi e-government akan muncul (Wulansari & Inayati, 2019). Hasil penelitian Bambang Irawan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, kemudian memungkin publik mengakses informasi dan menjadikan pemerintah lebih akuntabel (Irawan, 2015).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Informasi dan layanan online, serta penyediaan layanan publik melalui situs web, dapat membantu organisasi pemerintah berkomunikasi lebih baik dengan warganya. Memungkinkan warga negara untuk mengambil peran yang lebih besar dalam administrasi pemerintahan akan dimungkinkan melalui integrasi TIK dan keterlibatan warga (Wulansari & Inayati, 2019).…”
Section: E-governmentunclassified