Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan

Abstract

Land redistribution in South Kalimantan Province in 2018 was carried out in 11 districts with a commitment level of 51.42%. Hulu Sungai Selatan Regency is the only district in South Kalimantan Province that has achieved 100% realization of activities. The land came from former forest areas. This research was conducted to identify and explain the factors influenced the successful of land redistribution implementation in Hulu Sungai Selatan Regency. To answer these questions, the researcher developed the framework from theoretical key models for the success of land redistribution by Joyo Winoto and Russell King. The analysis was conducted with qualitative descriptive approach. Research data obtained from the interview and study of related documents. Research data were obtained from interviews and related study studies. The results showed that, the successful implementation of land redistribution is influenced by factors: the political will to form the landreform consideration committee; the ruling elite has no political interest in Landform Land Object; and the involvement of the regional government, HKTI, and banks in access reform activities.Keywords: agrarian reform, redistribution of landreform object from former forest areas, successful land redistribution implementation.Intisari: Redistribusi tanah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 dilaksanaan di 11 kabupaten dengan tingkat realisasi sebesar 51,42%. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil mencapai realisasi kegiatan sebesar 100%. Tanah tersebut berasal dari tanah bekas Kawasan Hutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengembangkan model teori kunci keberhasilan redistribusi tanah dari Joyo Winoto dan Russel King. Analisis penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya adalah adanya political will untuk membentuk Panitia Pertimbangan Landreform; elite penguasa tidak memiliki politic interest terhadap Tanah Obyek Landreform; dan keterlibatan pemerintah daerah, HKTI, dan pihak perbankan dalam kegiatan access reform.Kata kunci: reforma agraria, redistribusi tanah bekas kawasan hutan, keberhasilan redistribusi tanah.

Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara

“…Kerja sama yang berkesinambungan antara semua komponen pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, dengan koordinasi lintas sektoral dan kolaborasi yang baik serta keterlibatan masyarakat yang aktif akan menjadi faktor penentu utama dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan reforma agraria (Kurniawati et al, 2019;Widodo, 2017). Keterlibatan masyarakat sangatlah krusial sehingga harus dilakukan bersamaan dengan penataan aset dan koordinasi yang baik antar stakeholder, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Utomo, 2021).…”

Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

“…Penelitian terkait dengan reforma agraria fokus pada kawasan hutan dikaji dengan berbagai perspektif (Ekawati at al., 2019;Manik at al., 2021;Khanifa at al., 2021;Dempo at al., 2021;Junarto & Djurdjani 2020;Kurniawati et al, 2019;Salim et al, 2021). Penelitian terkait reforma pada tanah ulayat masyarakat hukum adat (Wardhana, 2020;Wahyuni, 2021;Ihsan & Salim, 2022;Chandra, 2022;).…”

Agrarian Reform for Indigenous Peoples: Conflicts and Redistribution Policies in Senama Nenek Village, Riau

“…Apart from that, many land redistribution studies were carried out on non-forest land and some with the object of releasing forest area given to surrounding communities, not specifically to indigenous communities. These include studies by Sapriadi (2015), Kurniawati et al, (2019), Aprianto (2016, Setiaji & Saleh (2014), Alfons & Khasanah (2021), Dempo et al, (2021), Sirait (2017), Wardhana (2020) The redistribution of land originating from BUMN assets was carried out by Zulkarnain (2004) reviewing the implementation of the provisions, legal consequences and legal policies of the Decree…”