Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media

Abstract

This study aims to examine the shift in the buzzer concept, look at the various relationships between actors involved in the political buzzer industry, illustrate the abuse of regulations by the authorities and examine the buzzer industry in the concepts of media politics and economic theory. This research uses a descriptive qualitative approach. The research data was collected purposively and prioritized sourced from literature studies and documents examining the buzzer phenomenon in Indonesia. The results show that the buzzer term has shifted to a concept that generally resides in a political context and has negative stereotypes. There are various relations between actors who want to achieve their political goals by using a buzzer. The ruling party is considered to have misused the ITE Law as a tool to trap various sirens from the opposing parties. From the perspective of the political economy, the buzzer industry is often considered to ignore different ethics, one of which is by making one's personal life an industrial commodity. The emergence of political buzzer must be accompanied by public awareness to be vigilant and critical of messages on social media so that it is not provoked by the buzzer industry.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran konsep buzzer, melihat berbagai relasi antar aktor yang terlibat dalam industri buzzer politik, menggambarkan penyalahgunaan regulasi oleh pihak yang berkuasa dan mengkaji industri buzzer dalam konsep-konsep teori ekonomi politik media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan secara purposive dan diutamakan bersumber dari studi literatur dan dokumen yang mengkaji fenomena buzzer di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa istilah buzzer mengalami pergeseran menjadi konsep yang secara umum berada di dalam konteks politik dan memiliki stereotip negatif. Terdapat berbagai relasi antar aktor yang ingin mencapai tujuan politiknya dengan menggunakan buzzer. Pihak yang berkuasa dinilai telah menyalahgunakan UU ITE sebagai suatu alat untuk menjerat berbagai buzzer dari pihak lawan. Dalam perspektif ekonomi politik, industri buzzer dinilai kerap mengabaikan berbagai etika, salah satunya dengan menjadikan kehidupan pribadi seseorang menjadi suatu komoditas industri. Munculnya buzzer politik harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk waspada dan mengkritisi pesan-pesan di media social, sehingga tidak terprovokasi oleh industri buzzer.

TANTANGAN IMPLEMENTASI NETRALITAS PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada)

“…Teknologi internet, terutama media sosial riskan menjadi wahana kampanye hitam yang menyudutkan lawan politik (Nisa et al, 2020). Munculnya kampanye hitam bersahutan dengan merebaknya berkembangnya buzzer politik dalam pemilu beberapa tahun terakhir (Sugiono, 2020).…”

“…Peran buzzer politik di Indonesia diungkapkan Lipson (2018) memiliki kemampuan mendongkrak popularitas seorang kandidat pemilu, sehingga kontestan yang memiliki biaya membayar buzzer berpeluang lebih besar memenangkan pemilu (Sugiono, 2020). Bebasnya pembuatan akun media sosial anonim menyebabkan sporadisnya kampanye hitam yang kerap dimotori buzzer politik ini (Hidayat, 2020).…”

Fenomena Buzzer Dalam Kontroversi Omnibus Law Di Media Sosial

“…Juga buzzer ini bekerja dengan menggunakan hashtag ataupun simbol tertentu yang sudah direncanakan juga keberadaaan dari buzzer politik ini terkadang sulit untuk diidentifikasi karna bercampur dengan pendapat atau opini umum yang ada pada media sosial. Hal yang dilakukan oleh buzzer ini juga membuat seluruh masyarakat pengguna media sosial ini kesulitan dikarenakan informasi ini tingkat kredibel masih rendah tetapi untuk masyarakat awam hal seperti ini akan langsung dipercaya dan justru akan sangat berbahaya apabila sampai digunakan untuk sesuatu hal yang tidak begitu penting maupun informasi informasi penting menjadi tertutupi dan berbalik dari yang kebenaran riil menjadi tidak kredibel dikarenakan tingkat massa yang dibentuk dan dibangun lebih rendah dibandingkan oleh mereka yang menjadi buzzer (Sugiono Shiddiq (2020).…”

Buzzer Detection on Indonesian Twitter using SVM and Account Property Feature Extension

“…6 No. 4 (2022) DOI: https://doi.org/10.29207/resti.v6i4.4338 Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 664 [4], [9], [10]. In a study conducted by Bradshaw [11] buzzer in Indonesia itself has been categorized as a low cyber troop army.…”