Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB

Abstract

Fungsi hukum dalam komersialisasi dan eksploitasi invensi dan kreasi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Industri kecil menengah merupakan bagaian dari upaya yang dapat dilakukan agar industri kecil menengah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi dan kreasi yang dihasilkannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak diklaim dan untuk dapat menuntut pihak lain yang menggunakan tanpa ijin, maka industri kecil menengah yang menghasilkan invensi dan kreasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kekayaan intelektual di Indonesia maka wajib hukumnya untuk didaftarkan (prinsif konstitutif), kemudian setelah dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pengekploitasian dan pengkomersialisasiannya agar Industri kecil menengah aman, maka dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum Jual beli, lisensi (ijin pemanfaatan), Joint venture (usaha patungan) dan melalui mekanisme franchising (waralaba).

Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France

“…Tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang hak kekayaan intelektual (HKI) di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meskipun demikian, HKI sering disebut dalam kaitannya dengan Pasal 28C ayat 11 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pendidikan dan pengajaran, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya" (Kaharudin, 2018).…”