FUNGSIONALISASI PASAL 44 KUHP DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU RE-ORIENTASI &amp; RE-EVALUASI MENUJU REFORMULASI)

Ohoiwutun, Y.A. Triana; Nugroho, Fiska Maulidian; Samosir, Samuel Saut Martua; Setiyoargo, Arief

doi:10.25123/vej.3613

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan kelompok yang rentan terhadap stigmatisasi dan diskriminasi, terutama dalam konteks sistem hukum dan pidana (Lesmana, 2019). Di banyak negara, masih ada ketidakpastian dan perdebatan tentang tanggung jawab negara dalam menangani tindakan pidana yang dilakukan oleh ODGJ (Ohoiwutun et al, 2019). Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan khusus untuk menangani tindakan pidana ODGJ, seperti penggunaan jalur hukum dan penanganan kasus yang berbeda dari kasus tindakan pidana yang dilakukan oleh orang biasa (Ananda, 2021).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa

Andrian

Ratnawati

2023

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang sempurna akalnya, tetapi dapat pula dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pada praktiknya, hakim pada putusannya kerap hanya terbatas kepada menjatuhkan putusan kepada terdakwa ODGJ dengan tidak dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya, ODGJ dilepas begitu saja, sedangkan ia membutuhkan perawatan mental khususnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak asasi bagi ODGJ yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan manusia yang akalnya sempurna sebagai warga Negara. Perlindungan hukum bagi ODGJ yang melakukan tindak pidana secara normatif adalah baginya tidak dipidana atas alasan pemaaf karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengaturan tanggung jawab negara pasca pemidanaan ODGJ tidak tercantum khususnya pada KUHP, karena pada praktiknya putusan hakim hanya terbatas kepada amar bahwa terdakwa ODGJ tidak dijatuhi pidana karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan lepas dari segala tuntutan atas alasan pemaaf termasuk terbatas hanya kepada apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum. Dalam pengaturannya kedepan, KUHP perlu direformulasi terkait subjek pelaku tindak pidana perseorangan yang menderita gangguan jiwa dan sanksi tindakan bagi ODGJ.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa

Andrian

Ratnawati

2023

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…If it is proven that the perpetrator cannot be held accountable for his crime, the judge can give him/her sanction in reference to the provision in Article 44 section (2), which stipulates that the judge sends the perpetrator to a mental health facility to be observed, maximum for a year as a probation (Ohoiwutun et al, 2019).…”

Section: A Introductionmentioning

confidence: 99%

Reconceptualization of The Competence to be held Responsible in National Criminal Code

Alfarisi¹,

Afriani²,

Yasmir³

2021

View full text Add to dashboard Cite

Construction of norm in determining competence to be responsible stated in Criminal Code (KUHP) needs to be reconceptualized because the construction does not make any qualification on the incompetence to be responsible (verminderde teorekeningsvatbaarheid) in criminal science law. . Criminal Code stipulates that a person is deemed incompetence to be responsible for the crime he/she commits for 2 (two) reasons. First is if the person is considered mentally incapable (gebrekkige ontwikkeling), and the second is if a person is considered incapable because of an illness (ziekelijke storing). This article aims to reconceptualize the competence to be responsible stated in National Criminal Code through qualitative literature study on some texts. The finding of the study is that first, the concept of norm competence to be responsible stated in Criminal Code is no longer relevant with current development of psychiatry and law which have been specialized and interdisciplinary. The second is that the categorization of a person’s mental condition considered light and severe mental retard and has given chance for the concept of incompetence to be responsible (verminderde teorekeningsvatbaarheid), which so far is only recognized in criminal study, to be normatively present in light mental retard category and to give a chance to negatief wettelijk evolution in the study of criminal procedure to move to positief wettelijk on the superego of judge’s decision based on visum et repertum psychiatry of a psychiatrist.

show abstract

FUNGSIONALISASI PASAL 44 KUHP DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU RE-ORIENTASI & RE-EVALUASI MENUJU REFORMULASI)

Cited by 2 publications

References 0 publications

Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa

Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa

Reconceptualization of The Competence to be held Responsible in National Criminal Code

Contact Info

Product

Resources

About