Globalisasi Ekonomi, Budaya Kapitalis Dan Demokrasi

Abstract

Globalization, as Anthony Giddens defines it, denotes a shift in the spatial form 
 of human organization and activity to transcontinental or inter-regional patterns
 of activity, interaction and exercise of power. Under the spirit of capitalism, it
 can destroy our jobs, hollow out the decision-making power of government, and
 even threaten the nation-state as the nub of our kind of democracy. Critics of
 globalization worry about the inability of governments to set their own economic
 policies. They also worry about the increased power of financial markets to cause
 economic havoc. Looking at the ethical proposal to this problematic context, this
 article proposes that we move from an ethical study of the rational foundations
 of moral norms to a political reflection on the democratic construction of social
 norms. In such democratic construction, the plurality of views of life will be
 protected against overweening global capitalism.
 
 <b>Kata-kata kunci:</b> Globalisasi, kapitalisme, etika, demokrasi

Culture, Power Relations and Development of the Architectural Style: The Planning Precedent of Denpasar City

“…Pembangunan memang secara ekonomi memperbaiki kualitas hidup manusia. Namun pendekatan yang mengabaikan budaya seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan (Dua, 2017). Dalam hal ini, jatuhnya perekonomian tidak akan menyebabkan konflik pada nilai dan budaya setempat jika dilakukan pendekatan yang baik terhadap sistem nilai masyarakat dan budaya ekonomi lokal pada pembangunan.…”

Membongkar Rasionalitas: Pemikiran Amartya Sen tentang Kekuasaan Ekonomi

“…Berdasarkan teori moral tersebut, Sen kemudian mengkritik pandangan utilitarianisme libertarian yang dibangun oleh John Stuart Mill. 42 Dalam menggambarkan bagaimana rasionalitas dan keadilan saling mempengaruhi, dalam konteks ekonomi berarti menyangkut masalah kelangkaan (scarcity). Hal itu ditunjukan oleh Sen dengan ilustrasi tiga orang anak, Anne, Bob dan Carla dan seruling.…”

Relasi Perwakilan, Pemilihan dan Voting dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia

“…Hingga puncaknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada, yang mengakibatkan kerusuhan dan pengrusakan terhadap infrastruktur milik pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian pasca pilkada. Hal ini akan menambah besar anggaran biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi konflik pasca pilkada (Akbar, 2006;Dua, 2017;Kamuri, 2019;Ma'ruf, 2019;Nurullah, 2016).…”