Good Governance Dalam Pemerintahan

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance belum terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke sudah optimal yang di lihat dari beberapa aspek yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum. Dari segi akuntabilitas menunjukkan bahwa para pegawai Kantor Distrik Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya. Dari aspek transparansi menunjukkan bahwa Kantor Distrik Merauke dalam hal memberikan informasi sangat terbuka karena masyarakat yang sedang mengurus surat-surat administrasi atau KTP yang belum mengetahui syarat-syarat pengurusan pegawai Kantor Distrik Merauke langsung memberitahukan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari aspek partisipasi masyarakat sangat antusias dalam ikut berpartisipasi dalam penerapan good governance. Penegakan hukum yang berlaku di Kantor Distrik Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan oleh Kepala Distrik. Jika pegawai yang menyalahi aturan tersebut tidak bisa di tangani langsung di serahkan kepada Sekertaris Daerah untuk ditindak lanjuti.

Analisis Tingkat Penerimaan e-Procurement di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Menggunakan Technology Acceptance Model

“…Pendahuluan Pemerintah merupakan badan publik yang memiliki peran penting sebagai lembaga penyedia layanan sipil dan jasa-jasa publik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik demi terciptanya clean and good governance. Good governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien dan administrasinya bertanggung jawab pada publik (Moento et al, 2019). Pada hakekatnya yang menunjukan bagaimana fungsi pemerintahan dijalankan adalah dengan disediakannya pemberian pelayanan baik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi kepada setiap warga.…”

Pelayanan Proses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (KTP-el)

“…(Atika, 2018). Pilihan strategis untuk mengimplementasi konsep good governance di Indonesia yaitu melalui penyelenggaraan layanan publik yang didefinisikan sebagai prinsip dalam Pemerintahan untuk mengatur layanan publik yang efisien dan secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Moento, Firman, & Yusuf, 2019).…”

“…Di sinilah dibutuhkan kompetensi dan kemampuan teknik yang berfungsi dalam menjelaskan tahapan-tahapan yang dibutuhkan informasinya oleh masyarakat melalui pelayanan prima serta sikap profesional Aparatur terhadap penugasan administrasi kependudukan yang menjadi suatu keharusan dalam mengemban visi-misi organsiasi dan implementasi teknologi informasi (Lestari, Jetty Lengkong, & Tampi, 2016). Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang hendaknya melakukan monitoring yang berfungsi sebagai aktor untuk berperan serta memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dan memfasilitas pihak-pihak di komunitas sehingga praktik good governance dapat berimplikasi pada peningkatan layanan publik (Moento, Firman, & Yusuf, 2019).…”

Implementation of Good Governance and Clean Governance Towards an Effective and Dignity Bureaucracy

“…The concept or framework of governance is not only intended to be internally oriented, but also includes external aspects, as well as outputs or results that will be targeted in a certain period, as well as outcomes or impacts of the implementation of good governance. Good governance is currently not only echoed at the national level, but has been echoed at the international or global level (Duadji, 2019).…”