This empirical research investigates whether distinct network configurations between actors facilitate or impede successful local natural resource governance in decentralized political systems. Network analysis is applied to disentangle the interaction between actors involved in a decentralized fishery governance system in Indonesia from a polycentric perspective. Using an embedded network case study design, the study examines whether common interaction patterns are observed in local study sites with more successful governance outcomes compared to study sites with less successful outcomes. Three common patterns are identified: (i) higher frequency of interaction of local actors, and (ii) stronger activity of local non‐governmental actors in the polycentric governance network are found in the sites with more successful outcomes. Furthermore, the results show (iii) a higher centralization of the local governance networks with rent‐seeking actors in strong brokerage positions where highly unsustainable resource use prevails. This points to the existence of a ‘dark side’ of brokerage.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance belum terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke sudah optimal yang di lihat dari beberapa aspek yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum. Dari segi akuntabilitas menunjukkan bahwa para pegawai Kantor Distrik Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya. Dari aspek transparansi menunjukkan bahwa Kantor Distrik Merauke dalam hal memberikan informasi sangat terbuka karena masyarakat yang sedang mengurus surat-surat administrasi atau KTP yang belum mengetahui syarat-syarat pengurusan pegawai Kantor Distrik Merauke langsung memberitahukan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari aspek partisipasi masyarakat sangat antusias dalam ikut berpartisipasi dalam penerapan good governance. Penegakan hukum yang berlaku di Kantor Distrik Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan oleh Kepala Distrik. Jika pegawai yang menyalahi aturan tersebut tidak bisa di tangani langsung di serahkan kepada Sekertaris Daerah untuk ditindak lanjuti.

This research aimed to see the policy of increasing the income of fishermen in the community in Merauke district. The results of this research show that the fisheries Department of Merauke District in increasing the income of fishermen society has not been implemented properly and still very much to be raised by the fishermen community. Therefore, it is necessary that the business capital or loan capital to be donated to the production so that the results increase, then the arrest technique still using traditional tools, but there is also use modern technology, as well as motorboats To satellite imagery technology that can be used as tools such as GPS and other vessels, the Department of Fisheries carried out mentoring by providing guidance to fishermen in a technical way, to build in terms of Management, in terms of finance, as well as providing business opportunities and increasing the income of people and the region, to provide fishery human resources, especially fishermen groups, as well as providing the means and infrastructure of fishing, and Provide marketing system using several alternative that bias used, namely by marketing itself to the end consumer, to launch products to the consumer must have quality fish production and have competitiveness.

Pengawasan proses melestarikan Sumber Daya Alam menemui beberapa persoalan yang terjadi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke sudah optimal yang dilihat dari segi waktu pengawasan yang dilakukan yaitu: 1) Pengawasan Preventif yang menunjukkan bahwa para pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya; 2) Pengawasan Berkala yang menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke dalam hal memberikan pengawasan secara berkala sudah berjalan dengan baik; 3) Pengawasan Mendadak sudah dilakukan BKSDA guna memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada; 4) Pengawasan Melekat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada di BKSDA, dan 5) Pengawasan Saat Proses Dilakukan sudah sangat sering dilakukan oleh atasan kepada bawahanya guna melihat apa saja yang perlu diperbaiki dan ditutupi. Penegakan hukum yang berlaku di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan oleh Kepala BKSDA dan diberlakukanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam tupoksi BKSDA.

Taman Nasional Wasur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melekat didalamnya.Pada saat iniumumnya mengalami berbagai permasalahan dihadapi dimana telah terekam dalam media informasi yaituperburuan hewan sejenis kanguru, rusa, cenderawasih dan pembakaran di wilayah hutan seperti datamenunjukkan kejadian kebakaran hutan sejak agustus hingga september 2019 ada sekitar 44 titik api diTaman Nasional Wasur (TNW) Merauke. Permasalahan tersebut merupakan aktivitas masyarakat secarameramu dalam melangsungkan hidupnya untuk menopan perekonomian keluarga. Keberadaan TamanNasional Wasur disyaratkan birokrasi pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat sekitar tamannasional wasur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya birokrasi pemerintah dalampemberdayaan masyarakat lokal. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber dataprimer dan sekunder. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan angketpertanyaan secara mendalam.Teknik Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan danmenyimpulkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya birokrasi pemerintah dalam pemberdayaankepada masyarakat sekitar taman nasional wasur terdapat beberapa upaya dilakukan dengan adanyakegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat seperti: pemberian bantuan pengembagan usahaekonomi produktif, mengola penyulingan minyak kayu putih dan mengelola budidaya anggrek danpengembangan usaha jasa wisata. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat memberikan nilai tambahterhadap perekonomian masyarakat lokal dan mengalihkan aktivitas masyarakat sebelumnya merusakhutan yang dilindungi menjadi aktivitas pembangunan masyarakat