Gugatan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang Baik setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN Yogyakarta

Abstract

An unfair administrative decision considering by individuals or private corporates subject to be dismissed through Public Administrative Courts. This essay was written based on research conducted during September 2016 on the final and executable judge’s decision after issuing Governmental Administration Law regulating the good government principles. This research was conducted by identifying the final and executable judge’s decision after issuing Governmental Administration Law at Public Administration Court on October 2016. Considering that based on this law, article 10 verse (1) contains the Good Governance Principles, namely: certainty due to law, utility, impartial, thoughtful, non-abuse principle, transparency, public interest first, and public service were applied as long as considered by judge expressed on the final and executable judge’s decision. Therefore, hopefully after the enactment of the law judge on Public Administrative Court should apply these principles on judicial practices. Hopefully, this essay can be considered as an input to revise the law as well as additional materials teaching on good governance among University Lecturer.

The Elimination of State Administrative Court’s Authority to Decide Positive Fictitious Decisions After the Amendment to Law Number 30 of 2014 Connected With the General Principles of Good Governance

“…Assuming that a decision is granted (positive fictitious), this does not mean that the decision can be implemented immediately, there still needs to be a process that can "verify" the positive fictitious decision so that there is evidence that states that the decision deemed to be granted can be implemented. This is stated in Article 53 paragraph (4) UUCK also states that there will be an electronic system that will process public requests.…”

“…3 Further developments are related to good governance, AUPB is not only linked to executive power, but also to other branches of power, namely the legislature, judiciary, and even to all existing state bodies. 4 Therefore, based on the matters above, the author is interested in examining the legal consequences of abolishing the PTUN's authority to decide on requests for positive fictitious decisions, why there are differences in judges in assessing whether the PTUN still has the authority or not to decide on requests for positive fictitious decisions and what matters? is by AUPB.…”

Reorientasi asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat pada norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi

“…Segala aktivitas manusia mesti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian.Perjalanan manusia sebagai pelaku sejarah tidak dapat dilepaskan dari unsur ruang dan waktu, sebab perjalanan manusia itu sendiri merupakan perjalanan waktu pada suatu tempat yang ditinggali oleh manusia itu sendiri. (Kusdarini 2017b) B. Konsep Pemerintahan Daerah Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau goverment, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara.…”

“…Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. (Kusdarini 2017b) Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.…”

metode perolehan dan batas-batas wewenang pemerintahan

“…Begitu pula dengan daerah-daerah Sumatra Timur, Riau, Bangka, Belitung, Sumatra Selatan bagian timur, Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat, Jawa Timur bagian timur, dan Madura juga harus dilepaskan dengan Perjanjian Renville. (Kusdarini, 2017b) Periode II (1948II ( -1957 Pada periode ini berlaku Undang- (Mustanir, Justira, et al, 2018) Periode V Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. (Mustanir & Razak, 2017) Susunan, keanggotaan, dan pimpinan DPRD, begitu juga sumpah/janji, masa keanggotaan, dan larangan rangkapan jabatan bagi anggotaanggotanya diatur dengan UU tersendiri.…”