Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali

Putra, I Gusti Ngurah Bayu Pratama; Budiono, Abdul Rachmad; Susilo, Hariyanto

doi:10.17977/um019v5i1p75-84

Cited by 6 publications

(7 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Customary Law is: "Rules of behavior that apply to native people and foreign Eastern people, which are positive, which on the one hand have sanctions, therefore "Law" and on the other hand, if they are not codified, therefore "Custom" (Putra et al, 2020). In the definition above, there are at least three characteristics possessed by Customary Law, namely: Positive, meaning that the law is declared officially valid at a certain time and place (namely here and now), has sanctions, meaning there are reactions/consequences from other parties for violations of a legal norm (including Customary Law), Codification, meaning the systematic recording of a certain area/field/field of law as a whole, complete and complete unit.…”

Section: Customary Lawmentioning

confidence: 99%

Comparison of Children's Inheritance Laws Outside Marriage in Indonesia with Several Other Countries

Septiana,

Mujtahidin,

Taufik

2023

EAEBJOL

View full text Add to dashboard Cite

The rights of a child, both legitimate children and children outside of marriage, should remain protected and prioritized. However, in reality there are still many parents who do not recognize children who have been born outside of marriage. Especially a biological father. This study discusses how the rights of a child outside of marriage and what the legal consequences are obtained. This study concluded that the rights of children out of wedlock in accordance with the provisions of civil law, Islamic law, and customary law states that their rights can be obtained if a child can prove that he is a legitimate descendant of his biological father. The way that can be taken can be in the form of proving through DNA tests and getting recognition from his biological father.

show abstract

Section: Customary Lawmentioning

confidence: 99%

Comparison of Children's Inheritance Laws Outside Marriage in Indonesia with Several Other Countries

Septiana,

Mujtahidin,

Taufik

2023

EAEBJOL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Kegiatan ini disebut "mangain" (mengangkat anak dalam bahasa Batak). Anak yang sudah diangkat ini memiliki hak waris yang hampir sama dengan anak kandung (Putra, Budiono, & Susilo, 2020). Kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak tiri dalam hal mewaris menurut Hukum Adat Batak Toba (Rogers, Munte, & Jawak, 2021).…”

Section: B Anak Tiriunclassified

Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia

Paulus Hutasoit,

Daru Nugroho,

Utarie Nasution

2022

JCS

View full text Add to dashboard Cite

Hukum Adat mengatur mengenai perkawinan, kelahiran, kematian, dan pemberian waris. Masyarakat Adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, dimana dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan. Namun, dalam kasus yang terjadi pada penulisan ini yaitu dalam suatu keluarga suku Adat Batak Toba yang beragama non muslim (Keluarga Bapak Parsaoran Hutasoit), terdapat anak tiri laki-laki (Bapak Rudolf Lumban Tobing), yang mengklaim memiliki hak waris dari pernikahan ayah tirinya (Bapak Parsaoran Hutasoit), dengan ibu kandungnya (Ibu Delima Nainggolan). Maka penulisan ini ditujukan untuk mengetahui hak waris anak tiri laki-laki pada Masyarakat Batak Toba yang beragama non muslim, berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Positif Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Metode penulisan yang digunakan dalam memorandum hukum (legal memorandum) ini adalah penulisan hukum normatif. Dikarenakan penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Pada penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder atau bahan-bahan hukum Penulis menggunakan Buku, Jurnal, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan hasil wawancara dengan salah satu pihak yang bersengketa beserta dua Tokoh Adat Batak Toba. Berdasarkan penulisan yang diperoleh bahwa menurut Hukum Adat Batak Toba kedudukan anak tiri laki-laki dalam hal mewaris tidak sama dengan kedudukan anak kandung laki-laki. Akan tetapi, kedudukan anak tiri laki-laki hampir sama dengan anak angkat laki-laki. Dikarenakan anak yang diangkat dari perkawinan sebelumnya masuk ke dalam perkawinan ibu atau ayahnya yang baru, merupakan anak yang sah dan di akui dalam lingkungan Masyarakat Adat, dengan cara dilakukan beberapa prosesi Adat. Jika tidak diangkat dilingkungan Masyarakat Adat secara Adat, maka kedudukan anak tiri atau Bapak Rudolf Lumban Tobing tidak memiliki hak mewaris dalam kasus ini. Kedudukan hak waris anak tiri, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya, Pasal 832 dan 852. Kedudukan hak waris anak tiri menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu tidak dapat mewaris dari harta peninggalan orang tua tirinya, Pasal 55. Akan tetapi memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya, Pasal 29 dan 36 Ayat 2

show abstract

“…Pаsаl 100 KHI menyаtаkаn bаhwа аnаk yаng lаhir di luаr perkаwinаn hаnyа mempunyаi hubungаn nаsаb dengаn ibunyа dаn keluаrgа ibunyа. Hal tersebut berbeda dengan hukum adat waris di Bali yang memberikan kebebasan kepada kakek dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan untuk mengangkatnya menjadi anak, sehingga dapat memperoleh warisan dari kakeknya tersebut (Putra, Budiono, & Susilo, 2020). Jadi seorang anak luar kawin dapat memperoleh warisan dari kakeknya.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Prosedur Ideal Pengakuan bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Abdillah

Hamidah

Kawuryan

2021

JIPPK

View full text Add to dashboard Cite

This study aimed to discuss the forms of recognition of children resulting from unregistered marriages, the reasons for the need to recognize children resulting from unregistered marriages, and regulating procedures for filing recognition of children's status. The study used a normative juridical type with a conceptual approach and a statutory approach. The form of recognition for out-of-wedlock children was in the form of a notary certificate of recognition as well as a birth certificate based on the results of a DNA test (deoxyribonucleic acid). The reason for the need for legal recognition of the status of the child of unregistered marriage by his father was based on philosophical, sociological, and juridical reasons. The procedure for recognizing the status of a child was carried out by identifying the problem, checking DNA, getting married, and distributing inheritance.

show abstract

Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali

Cited by 6 publications

References 1 publication

Comparison of Children's Inheritance Laws Outside Marriage in Indonesia with Several Other Countries

Comparison of Children's Inheritance Laws Outside Marriage in Indonesia with Several Other Countries

Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia

Prosedur Ideal Pengakuan bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Contact Info

Product

Resources

About