Implementasi Kampus Merdeka Program Membangun Desa Dengan Pendampingan Penyusunan Basis Data Spasial Desa

Abstract

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan di awal tahun 2020, bertujuan untuk menghasilkan ouput lulusan yang dapat menguasai beragam keilmuan dan aplikatif di pasar kerja masyarakat. Kebijkan tersebut memuat delapan (8) program yang menjadi motor dalam pengembangan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa. Salah satu program yang yang berdampak langsung ke masyarakat adalah membangun desa. Program ini secara langsung berkordinasi dengan Kementerian Desa yang bertujuan untuk pembangunan kawasan perdesaaan. Tantangan desa sebagai daerah administratif terkecil dalam menjalankan pemerintahan, seringkali tidak sejalan dengan potensi dan pengelolaannya. Presepsi desa sebagai area yang terbatas, seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks. Hal inilah yang kemudian membuat desa menjadi wilayah yang minim pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang sesuai potensi daerahnya. Pendekatan dalam pengabdian ini menggunakan Rapid Rural Apprasial (RRA) yang dilakukan dengaan metode pendampingan berbasis produk. Metode ini memuat beberapa tahapan, yaitu tahap pertama (1) yaitu Focus Group Discussion (FGD), tahap kedua (2) pemetaan, tahap ketiga (3) workshop dan tahap kempat (4) diseminasi. Hasil utama yang diharapkan dari pengabdian ini adalah adanya peta Desa Sioyong berdasarkan hasil kajian dan survey bersama perangkat desa, adanya basis data spasial yang digunakan untuk peta tematik lainnya di Desa Sioyong, adanya kejelasan batas desa Sioyong dengan desa lain yang bersebelahan dan terporgramnya rencana album peta desa Sioyong berdasarkan potensi hasil dari survey.

Pendampingan Pemetaan Partisipatif Sekolah Siaga Bencana

“…Pendekatan keruangan atau spasial dalam geografi merupakan salah satu dari tiga pendekatan yang ada. Aspek keruangan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan baik dalam perumusan kebijakan strategi maupun dalam penentuan program dan kegiatan pembangunan (Saputra et al, 2022). Untuk meningkatkan perencanaan penataan dan pemanfaatan ruang dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah maka dibutuhkan data detail informasi spasial berupa data spasial terkait wilayah rawan bencana.…”