Implementasi Kebijakan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

Pamungkas, Yusuf Agil; Satispi, Evi

doi:10.21787/mp.6.1.2022.57-67

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 11 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Kemudian menganalisis implementasi menggunakan teori George C.Edwards III, yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Beberapa penelitian yang menggunakan teori implementasi Goerge C. Edwards III antara lain Implementasi ESDM One Map di Kementrian ESDM (Ramadani et al, 2019) dan Implementasi Kebijakan PBB PP di Provinsi DKI Jakarta (Pamungkas & Satispi, 2022).…”

Section: Penelitian Ini Akan Membahas Inkubasi Inovasi Daerah DI Kabu...unclassified

Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG

Syarifah¹,

Astuti²,

Kismartini³

2022

View full text Add to dashboard Cite

Ketidakseimbangan antara tujuan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketersediaan aparatur administrasi atau administrasi lag menjadi masalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Tegal. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang â€“ Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menumbuhkan optimisme untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan inovasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan khusus PBG. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses persiapan penerapan inovasi baru dari munculnya inovasi sampai dengan kesiapan implentasi melalui program inkubasi inovasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam proses persiapan penerapan SIMBG. Hasil penelitian menunjukan bahwa program inkubasi inovasi SIMBG atau proses persiapan penerapan inovasi SIMBG sangat dibutuhkan untuk kemantapan penerapan inovasi, dari dasar hukum penerapan inovasi, kesiapan SDM dan kesiapan perangkat atau inovasi itu sendiri. Proses inkubasi layanan PBG melalui SIMBG dapat dikatakan berhasil meningkatkan kualitas layanan namun ada faktor lain yang menyebabkan penurunan jumlah pemohon layanan yaitu anggapan belum perlu PBG, biaya retribusi yang membebani, dan sanksi yang belum ditegakkan.

show abstract

Section: Penelitian Ini Akan Membahas Inkubasi Inovasi Daerah DI Kabu...unclassified

Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG

Syarifah¹,

Astuti²,

Kismartini³

2022

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…In the context of policy implementation, implementation theory according to George C. Edward III emphasizes the importance of thorough preparation and planning for policies to be realized and achieve their goals (Fahzura & Najamudin, 2022). Implementation also involves various factors such as bureaucratic structure, task separation, and inter-implementer functions (Pamungkas & Satispi, 2022). Additionally, policy implementation can also be influenced by forms of communication and implementation activities (Situmorang et al, 2021).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Implementation of E-Government in South Jakarta: A Case Study of Digital Services Through The Digital Application of Polri's Traffic Corps

Adhari Jusal

2024

Eduvest

View full text Add to dashboard Cite

This research examines the implementation of e-government through the Digital Application of the Indonesian National Police Traffic Corps (Korlantas POLRI) in South Jakarta in an effort to improve the quality of public services, particularly in the processing of driving license (Surat Izin Mengemudi or SIM) renewals. This application aims to facilitate the public in renewing SIM cards online without having to visit the SATPAS office. The implementation of this application has provided positive impacts in terms of service efficiency and effectiveness, ease of access, and increased public satisfaction. However, there are challenges such as digital divide and concerns about the security of personal data. Factors influencing the success of implementation include effective communication, smooth and efficient implementation activities, and the disposition or attitude of policy implementers. There are inputs and criticisms from the public regarding the payment system, the length of the renewal process at some SATPAS offices, lack of clear information, and requests to move or cancel applications. Improvement efforts are needed in terms of the payment and online registration systems, increasing the capacity of SATPAS offices, information transparency, and flexibility for users in choosing SATPAS offices. The implementation of this application provides benefits in improving the quality of public services, but there are still challenges that need to be overcome to optimize success and increase public satisfaction.

show abstract

Implementasi Kebijakan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

Cited by 2 publications

References 11 publications

Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG

Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG

Implementation of E-Government in South Jakarta: A Case Study of Digital Services Through The Digital Application of Polri's Traffic Corps

Contact Info

Product

Resources

About