2022
DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5680
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

Abstract: Therefore, the authors are interested in conducting research that aims to find out and analyze the implementation and policy constraints of the Minister of Home Affairs Regulation no. 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services at the Deli Serdang Regency Population and Civil Registration Service. The research approach used in this study is a qualitative approach, namely problem solving procedures investigated by describing the current state of the subject/object of research based on visible… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

0
1
0
3

Year Published

2022
2022
2023
2023

Publication Types

Select...
4

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 4 publications
(4 citation statements)
references
References 0 publications
0
1
0
3
Order By: Relevance
“…Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik dan tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan terarah (Hasibuan et al, 2022;Purnawan et al, 2022).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik dan tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan terarah (Hasibuan et al, 2022;Purnawan et al, 2022).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Terkait kepemilikan akta kelahiran, tentu ada kendala seperti lokasi pelayanan akta kelahiran yang jauh dari jangkauan masyarakat sehingga kondisinya sulit menjangkau masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran (Alwany, 2020;Hasibuan et al, 2022). Kemudian ada sebagian masyarakat yang mungkin paham, namun kendalanya pada kelengkapan berkas seperti di status perkawinan sehingga beberapa diantaranya enggan mengurus akta kelahiran, belum lagi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang harus diisi (Setiawan, 2017).…”
Section: Tabel 1 Data Kepemilikan Akta Kelahiranunclassified
“…Every person who lives in a community has the right to access the services that the constitution guarantees (Chrismonita, et al, 2020). Because it involves registering people who have received various demographic certificates proving their status as community members, population administration is crucial (Hasibuan, et al, 2022).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%