Implementasi Mal Pelayanan Publik Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

Abstract

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas. Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka mencapai tujuan oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat.
 Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Mal Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif informan ditentukan dengan teknik purposive Sampling dan Snowball Sampling.
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi dan dokumentasi teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data,verifikasi dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan belum optimal disebabkan oleh kelemahan dalam dimensi produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi belum konsistennya para implementor terhadap isi kebijakan, belum optimal interaksi jejaring kerja, kurang memadai anggaran, belum maksimalnya kompetensi pegawai, dan belum optimalnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan penambahan anggaran, pengembangan kualitas sumber daya manusia terkait peningkatan kompetensi serta mengembangkan sistem online untuk menunjang adanya kualitas pelayanan.

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bekasi dalam Bentuk Kebijakan Mal Pelayanan Publik

“…Saat ini, Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi menyediakan pelayanan publik dari 28 instansi yang terintegrasi menjadi sebuah kesatuan dalam satu wadah pelayanan dengan 141 jenis pelayanan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menelaah keseriusan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengatasi permasalahan pada sektor pelayanan publik agar terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat melalui inovasi kebijakan Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi(Petra Hasiholan et al, 2020).…”

“…4. Memaksimalkan serta merencanakan anggaran dengan baik untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan teknologi dan juga selalu memastikan kesiapan dari setiap tenant (Ramahyanti et al, 2022).…”

Inovasi Mal Pelayanan Publik Di Kota Tangerang Selatan

“…Usaha yang diterapkan ialah menambahkan anggaran, mengembangkan kualitas kemampuan sumber daya manusia terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta mengembangkan struktur yang berbasis online guna menunjang keunggulan layanan. Kedua penelitian terdahulu ini terkait dengan aspek kebijakan yang di terapkan (Hasiholan et al, 2020).…”

Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Pelayanan SKCK dan SIM Pada Polres Kota Magelang)

“…Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah wajib melaksanakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat termasuk memberikan penjelasan terkait mekanisme dalam mengakses suatu pelayanan public (Wulan, Wismaningtyas, Damayanti, dan Larasati, 2022;Rahmayanti, Hakim, dan Febriantin, 2022).…”