Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali

Abstract

This study aimed to analyze the application of the registration of communal land rights of indigenous and tribal peoples in the Pakraman Bungbungan Traditional Village, Jembrana Regency, as well as to explore issues that hampered registration of communal land rights and efforts made by the government to overcome these obstacles. The study method used an empirical legal study with a sociological juridical approach. From the study results, it was known that the registration of communal land rights in the Desa Adat Pakraman Bungbungan, Jembrana Regency, Bali Province was implemented through the Government’s Strategic Program, namely the Complete Systematic Land Registration 2019. There were several obstacles experienced, one of them being the community’s ignorance of the communal land registration process. The effort made by officials of the Jembrana District Land Office was to disseminate information to indigenous peoples regarding the way to register communal land.

Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali

“…Kehidupan masyarakat adat dengan hakhak tradisionalnya termasuk hak atas tanah dipertahankan sedemikian rupa sebagai sumber kelangsungan hidup (Jayantiari & Wijaya, 2017;Pellokila, 2021;Tanjung, 2021). Hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat melekat secara historis bersama kehidupan mereka yang berwujud dalam penguasaan komunal dan individual (Adnyani et al, 2020;Suwitra, 2020). Atas dasar hak tersebut, masyarakat adat dapat memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah yang telah menjadi bagian hak tradisional mereka (Asriati & Muhdar, 2020;Jonaidi, 2018).…”

“…Tanah druwe desa adat merupakan hak adat yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini (Adnyani et al, 2020;Suwitra, 2020). Tanah mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat dipungkiri bahwa tanah sangat diperulkan oleh setiap orang karena baik hidup maupun mati tetap seseorang tersebut harus bergantung pada tanah (Syarfina, 2019).…”

“…Hal ini didasarkan pada karakteristik daerah bali yang tampak pada agama hindu, adat, dan budaya yang menyatu padu seacara harmonis tanpa terlepas dari peran serta seluruh komponen serta warisan suatu prinsip kesatuan masyarakat yang disebut desa adat (Pratiwi et al, 2020;Tunjungsari, 2018). Tanah hak ulayat di Bali yang dikuasai dan dipergunakan oleh desa adat dan warga desa adat setempat berdasarkan lingkungan kekuasaan atau di Bali disebut berdasarkan wewidangan atau wilayah ulayatnya (Adnyani et al, 2020;Suwitra, 2020). Hak ulayat yang sama dengan hak druwe desa di bali masih tetap diatur oleh masyarakat adat dalam hal ini diwakili oleh pengurus desa adat (Wiasta et al, 2020).…”

“…Aspek keаdilаn yаng dimаksud yаkni menujuk pаdа kesаmааn hаk dihаdаpаn аtаu didepаn hukum tаnpа membedа-bedаkаn sehinggа setiаp rаkyаt memiliki hаk yаng sаmа didepаn hukum, аspek finаlitаs memiliki suаtu tujuаn dаri suаtu keаdilаn yаkni memberikаn suаtu kemаnfааtаn dаri suаtu keаdilаn sehinggа mаmpu memаjukаn kebаikаn аtаu kemаnfааtаn dаlаm hidup mаnusiа, dаn аspek kepаstiаn hukum bertujuаn memberikаn suаtu jаminаn bаhwа suаtu perаturаn аtаu hukum memаng sаngаt benаr -benаr berfungsi sebаgаi suаtu perаturаn yаng dilаksаnаkаn dаn ditааti (Muhtadli, 2020;Ubaidillah, 2020;Winardi, 2020). Artinya, jika dikaitkan dengan peraturan tanah adat di Bali, maka suatu peraturan tersebut di samping mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan, maka suatu peraturan yang mengatur tanah adat di Bali harus ada terlebih dahulu dan kemudian aturannya jelas mempunyai nilai kepastian hukum, supaya dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat, sehingga tanah adat di Bali tetap eksis keberadaanya sekarang maupun di kemudian hari (Adnyani et al, 2020;Jayantiari & Wijaya, 2017;Pellokila, 2021;Suwitra, 2020;Tanjung, 2021).…”

Implikasi Penetapan Darurat Masa Covid-19 Sebagai Keadaan Force Majeure Pada Perjanjian Sektor Pariwisata

“…Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (Zainuddin, 2016). Penelitian yuridis sosiologis pada awalnya mengkaji tentang data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan mengkaji terhadap data primer di lapangan (Adnyani, Kuswahyono, & Supriyadi, 2020). Dalam hal ini untuk mengkaji implikasi penetapan darurat masa covid-19 sebagai keadaan force majeure pada perjanjian sektor pariwisata.…”