Implementasi Rencana Tata Ruang Permukiman Dan Arahan Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Abstract

In Indonesia the implementation of the spatial plan is only a small part of the plan. The impact of incompatibility with spatial planning is the deterioration of environmental quality. Tanah Datar District has a growth rate of settlements of 0.8 percent/year period 2000-2017. The purpose of this research is to determine index consistency of spatial plan and determination of policy direction of development of settlement area. To determine the consistency index of spatial planning to do a comparison between land use with the spatial plan. Land use map produced from Landsat ETM + 8, and map spatial plans resulting from the RTRW period 2008-2028 In Tanah Datar District. In addition, to determine the direction of the policy of settlement development using the ISM method. The number of elements analyzed by 10 elements, with 24 experts. The results show that around 43,7 percent of settlement development is incompatible with the spatial plan. Therefore, it is necessary for government policy to be consistent with spatial planning and law enforcement on spatial violation

Aplikasi Sistem Pakar Klasifikasi Kesehatan Lingkungan Permukiman Dengan Metode Certainty Factors

“…Lingkungan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari penyelenggaraan, pembinaan, perumahan, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas, penyedian tanah, pembiayaan, dan peran serta masyarakat [3]- [5]. Lahan lingkungan permukiman harus memenuhi persyaratan layak huni berkelanjutan [4], [6] [7]. Permukiman layak huni harus memiliki bangunan permanen, lokasi nyaman, akses lancar, serta material berkualitas [8].…”

Arahan Kebijakan Untuk Mengurangi Dinamika Penggunaan Lahan pada DAS Antokan, Provinsi Sumatera Barat

“…Gambar 3 Grafik dinamika perubahan penggunaan lahan Dinamika perubahan lahan yang tak terkendali akan mendorong kerusakan lingkungan dan bencana alam pada waktu yang akan datang. Bencana alam dan degradasi lingkungan sebagian besar terjadi karena tidak terkendalikan penggunaan lahan fungsi alami (Umar et al, 2018;Umar et al, 2019b). Oleh karena itu, maka perlu adanya arahan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.…”

“…Umar et al (2019a) menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan dibanyak tempat karena lemahnya regulasi dan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum. Selain itu, faktor yang mendorong dinamika penggunaan lahan juga disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi dan koordinasi lintas sektoral yang terjadi diberbagai lembaga pemerintahan (Dewata dan Umar, 2019;Umar et al, 2019b). Umar et al (2017) menambahkan bahwa kerusakan lahan yang terjadi di banyak tempat di Indonesia disebabkan tidak adanya regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas dalam kesalahan pemanfaatan lahan.…”

Evaluation of Carrying Capacity Lands for Food Agriculture Based on Land Degradation in Pagar Alam City - Indonesia

“…It is necessary to expand the area for agricultural land-use and the need to diversify crops for higher production. The type and distribution of land-use turned out to have a significant influence on water needs [17]. For this, it takes the coordination of water resource management planning.…”