Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Pendidikan  Dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda

Widyawan, Dwi Cipta; Idris, Adam

doi:10.52239/jar.v8i2.5206

Cited by 5 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yang menyatakan bahwa SIMPEG merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari: perangkat lunak, perangkat penyimpanan, termasuk pusat data dan bank data, serta perangkat komunikasi yang saling terkait, bergantung, dan saling ditentukan dalam rangka penyediaan (Roswandi, 2018). Keputusan ini pada hakikatnya juga telah mengatur pelaksanaan SIMPEG di Indonesia (Djawa, dan Puspasari, 2015).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nurhasanah

Manurung

Julaeha

2023

PUBLIKA

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan SIMPEG serta faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dan pegawai yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG. Hasil temuan penelitian menunjukkan implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau secara umum sudah berjalan dan memberikan manfaat kepada pengguna pengelolaan data dan manajemen kepegawaian dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Akan tetapi masih terdapat kekurangan pada aplikasi SIMPEG yaitu tidak berfungsinya shortcut penjagaan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dan satya lencana pada dashboard SIMPEG. Faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, yang mendukung terciptanya implementasi kebijakan yang baik di instansi pemerintah. Namun di antara faktor-faktor tersebut di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, antara lain kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas untuk mendukung kebijakan SIMPEG

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nurhasanah

Manurung

Julaeha

2023

PUBLIKA

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pada dasarnya penerapan teknologi informasi pada pemerintah daerah adalah E-Government. Pemanfaatan teknologi guna mengoptimalkan tahap proses kerja sistem administrasi pemerintah terutama dalam hal database kepegawaian dapat dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Widyawan & Idris, 2021). Republik Indonesia Nomor 6477).…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi Simakci Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi

Anwar

Suparman

2022

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan aplikasi simakci di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan aplikasi simakci belum berjalan dengan semestinya, meski begitu dalam indikator adaptasi dan pencapaian tujuan sudah cukup ada perkembangan. Adapun beberapa indikasi dari hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan aplikasi ini belum berjalan seperti semestinya seperti dalam indikator integrasi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta tidak terhubungnya antar aplikasi dengan pemerintah pusat yang menyebabkan para administrator untuk bekerja dua kali dalam penginputan data. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the cimahi application in the civil service and human resource development agency in the city of cimahi. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, data collection techniques used are through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the implementation of the bacaci application has not run properly, even so in the indicators of adaptation and achievement of goals there has been enough progress. There are several indications of the obstacles that cause the implementation of this application to not run properly as in the integration indicator due to the lack of socialization and training and the lack of connection between applications and the central government which causes administrators to work twice in inputting data.

show abstract

“…Mengingat urgensi pengelolaan data pegawai, maka peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia dengan menyiapkan rekrutmen sebagai pengelolaan SDM menjadi salah satu prioritas dalam tahap pengembangan kebijakan. [14] Dalam 6 rangkuman literatur, ditemukan faktorfaktor penghambat dalam implementasi SIMPEG disaat pandemi covid-19 [5][15] [16][17] [18] [19] diantaranya; data pegawai yang fluktuatif dan dinamis, SDM yang belum mumpuni dalam pengelolaan, koordinasi antar bidang yang belum maksimal, dibutuhkannya pengawasan dalam pelaksanaannya, belum ter-upgradenya data pegawai, user yang malas karena sistem mengalami masalah, kebijakan pimpinan terkait SOP, sarana dan prasarana yang dinilai masih kurang mumpuni, belum adanya evaluasi secara periodik. Temuan lainnya membahas faktor penghambat pelaksanaan SIMPEG belum optimal, dalam komponen proses input data masih terkendala dengan jaringan.…”

Section: Faktor-faktor Penghambat Implementasi Simpeg Selama Pandemi Covid-19unclassified

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Pemerintah Daerah Di Masa Covid-19

mariyanto

Supriansyah

2021

JIKO

View full text Add to dashboard Cite

SIMPEG mencakup data pegawai, pengelolaan data, perjalanan, manusia dan teknologi serta dukungan departemen sumber daya manusia supaya menyediakan layanan yang cepat, lengkap, dan tepat. Dalam implementasi SIMPEG selama pandemi covid-19 di pemerintah daerah masih mengalami permasalahan seperti user, admin, sistem, dan birokrasi. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan factor-faktor permasalahan ini serta rekomendasi terkait digitalisasi pada data pegawai pemerintah daerah selama masa covid19 dengan rincian; 1) Mendeskripsikan faktorfaktor yang menghambat penerapan digitalisasi data pribadi (SIMPEG) diintansi pemerintah daerah selama masa covid-19, 2) Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk menggalakkan SIMPEG di instansi pemerintah daerah selama pandemic covid-19. Peneliti mengkaji dan menganalisis berbagai sumber penelitian sebelumnya dengan menerapkan kaidah penelitian studi literatur. Hasil penelitian SIMPEG dimasa pandemi covid-19 belum optimal, dilihat belum adanya standar kualifikasi bagi pegawai yang menangani SIMPEG, pemrosesan data pegawai masih dilakukan secara manual, kebijakan pimpinan belum terukur, dan daya tangkap pegawai masih bermasalah, belum adanya evaluasi dalam upaya peningkatan kapasitas sarana jaringan dan anggaran operasional, terdapat permasalahan teknis operasional. Upaya-upaya dalam menggalakkan SIMPEG dimasa pandemi covid-19 yaitu perlunya upgrade sistem untuk memudahkan tugas, peningkatan pengadaaan sarana dan prasarana terkait IT, pengadaan SDM tenaga ahli, pembuatan prosedur, peningkatan anggaran operasional, pendidikan dan pelatihan, jaminan keamanan dan kerahasiaan data, pemantauan oleh pimpinan, sinyal atau koneksi internet. Peneliti memberikan saran berupa Pengembangan menu SIMPEG agar menciptakan layanan yang sangat baik, memberikan pelatihan terkait penggunaan SIMPEG secara offline maupun online yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, dan upaya-upaya peningkatan digitalisasi data kepegawaian dengan peremajaan perangkat maupun sistem di lingkungan instansi kepegawaian pemerintah.

show abstract

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda

Cited by 5 publications

References 0 publications

Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi Simakci Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Pemerintah Daerah Di Masa Covid-19

Contact Info

Product

Resources

About